“Tim 2 Jari” Ungkap Keluhan Petani Simolap Karo

Dates Sinuraya ketika menunjukkan data-data kelompok tani lembo yang menerima batuan pupuk bersubsidi untuk Tahun 2017 dan 2018. Foto MP – Julman Syahril.

TANAH KARO-METROPUBLIKA |Tim 2 Jari terdiri dari relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) dan Aktifis LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Karo, Sumut, mengungkap faktor keluhan sejumlah petani jagung warga Desa Simolap Kecamatan Tigabinanga, Kab.Karo, Selasa, (17/4/2017) di Distanbun Karo, Jln Veteran Kabanjahe.

Adapun keluhan sejumlah petani jagung masing-masing Palas Ginting /Bungata Ria (43), Anna Br Sebayang (51) dan Sendah Br Ginting (80) yang tergabung dalam “Kelompok Tani Lembo” Desa Simolap, karena dinyatakan tidak dapat lagi menerima pupuk subsidi pemerintah tahun 2018 oleh pihak penyedia berdalih bahwa proses pengajuan RDKK sudah lewat batas.

BACA JUGA    Klik—->> JPKP Dan KCBI Telusuri Info Pembodohan Petani Karo…!!

Namun, hasil penelusuran Tim tepatnya, Selasa, (17/4/2018), sekira pukul 11.00 Wib, di Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Karo, mengindikasikan bahwa warga yang dinyatakan tidak dapat lagi menerima pupuk subsidi tersebut ternyata sudah masuk dalam Data Base Sistem Informasi Managemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) sebagai penerima pupuk subsidi Tahun 2018.

Ini dibeberkan Waka DPD JPKP Kabupaten Karo, Lamhot Situmorang, didampingi Ass. Manager Investigasi LSM KCBI Karo, Dates Sinuraya, A.Md, kepada sejumlah wartawan, Jumat, (20/4/2018), di Kabanjahe. Dikatakan, sebagai bukti otentiknya bahwa ketiga warga sudah masuk penerima  ditandai dengan “Tahun Tanam” dalam tabel penerima yang tertuang dalam data Simluhtan.

Tiga nama serta kode khusus yang tertuang dalam Simluhtan sebagaimana diatur Juklak Pupuk Subsidi sesuai  Permentan No.47/Permentan/SR.310/12/2017, masuk kategori penerima hak subsidi. Sebagai bukti penerima ditandai kode khusus diwarnai bubuhan Tahun Tanam yang dituangkan dalam tabel simluhtan sesuai fakta kebutuhan petani menurut ukuran luas lahan.

Data yang tercatat sebagai bukti penerima subsidi adalah, Nama : Sendah Br Ginting, NIK : 1206084107270011, Kelompok Tani Lembo, Gabung dalam Gapoktan “Sadanioga”, Kode Kecamatan Nomor : 1211030, Kode Desa Nomor : 121103013, Jumlah Komoditas  2 (Dua),  Luas Lahan 1 Hektar (Ha) dan Tahun Tanam ditetapkan sesuai kebutuhan anggota poktan Tahun 2018.

Selanjutnya, untuk atas nama Bungantaria Br Sembiring , tercatat kode suaminya, yakni,  Nama : Palas Ginting, NIK : 12060810086800033, Kelompok Tani Lembo, Gapoktan “Sadanioga”, Kode Kecamatan Nomor : 1211030 Kode Desa Nomor : 121103013, Jumlah Komoditas 2 (Dua), Luas Lahan 2 Hektar (Ha), beserta Tahun Tanam  tercatat pada Tahun 2018.

Satu lagi, atas Nama : Anna Sebayang, NIK : 1206084107680033, Kelompok Tani Lembo, Gapoktan Sada Nioga, Kode Kecamatan Nomor : 1211030, Kode Desa 121103013, Jumlah Komoditi 2 (Dua) dan Luas Lahan 2 Hektar serta kegunaannya untuk Tahun Tanam 2018. Dalam hal ini, kata Lamhot, fenomena tersebut diharap agar jadi bahan tindaklanjut bagi KPPP.

“Nah, tersendatnya penyaluran pupuk subsidi pemerintah tentu sangat berdampak fatal karena menimbulkan kerugian bagi petani yang sudah berharap. Jadi, sesuai data yang tertuang dalam Simluhtan 2018, berarti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) jajaran Distan Karo, dibawah kendali Sarjana Purba SP sudah bekerja maksimal sesuai tupoksinya sesuai amanat UU No.19 Tahun 2013, Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Namun, menjadi pertanyaan bagi kami, apakah data yang tertuang dalam Simluhtan benar-benar merupakan hasil fakta telaah lapangan sesuai kebutuhan anggota poktan. Jika benar adanya, tentu pasti ada dalang dibalik tersendatnya subsidi ini. Karena kalau sebatas pengajuan RDKK dianggap jadi penghambat, saya kira itu tidak logika. Alasannya, itu bagian dari PPL dan pengisiannya form RDKK sangat sederhana,” ujar Lamhot.

Senada dengan kajian Ass. Manager Investigasi LSM KCBI Karo, Dates Sinuraya. Menurutnya, jika data yang ada dalam Simluhtan tidak sesuai fakta telaah, berarti data yang dinayatakan hasil PPL beserta Korcam tersebut dipridiksi Dates S hasil karya “Cofas” dari Tahun 2017. Menyikapi situasi tersebut, Dates S membuat isyarat lampu kuning bagi pihak Distan, Penyalur dan Kepala Desa.

“Jika ini tidak segera disikapi secara serius oleh pihak-pihak berkompeten sesuai Permentan 47, maka, tanpa mengurangi rasa hormat, hal ini akan kami tindaklanjuti ke ranah berwajib. Karena ada tiga hal yang kami kutip dari fakta miris ini, yakni dugaan manipulasi data, dugaan penggelapan demi perkaya diri dan termasuk untuk pelampiasan sentimen pribadi.

Karena bersarkan hemat saya, fakta ini kental kaitannya dengan pendistribusian bantuan pemerintah pusat tahun lalu (2017) soal benih jagung Pioner P35 dari Kementan RI yang disikapi melalui musyawarah, tidak berdasarkan pedoman ataupun Juklak dan Juknis yang berlaku. Saya bagian dari keluarga besar Desa Simolap ini, perlu saya tegaskan mereka harus hati-hati,” tutup Dates.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian Karo, Sarjana Purba SP, melalui Kabid Penyuluhan Pertanian, Ajaren, baru-baru ini di ruang kerjanya, mengaku bahwa pihaknya sebatas menerima data dari tim lapangan yakni PPL dan Kordintor Kecamatan, untuk mengisi data ke Simluhtan. Namun, Ajaren mengamini pernyataan Lamhot S bahwa kesilapan dan kesalahan selalu hadir dalam implementasi tugas kedinasan.

“Terimakasih atas informasinya, kita tetap mengupayakan sikap transfaran demi terwujudnya harapan kita bersama terutama dalam peningkatan ekonomi rakyat khususnya warga karo dari sektor pertanian. Kita akan segera menyikapi situasi keluhan warga petani kita dengan bijaksana. Dengan senang hati, kami juga sangat menerima masukan-masukan positif dari seluruh pihak khususnya rekan LSM dan PERS demi mewujudkan kemakmuran petani,” pinta Ajaren. (Red 01/Julman Syahril/Lians/Bangun SPR).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *