Tega, Terdampak Sinabung “Surati” PT.Brantas

Edy pihak PT. Brantas Adipraya ketika meneirma surat dari warga terdampak erupsi yang tergabung dalam Tim ‘Baret Merah’ diserahkan Josi Singarimbun. Foto / Adi Tim ‘Baret Merah’.

TANAH KARO-METROPUBLIKA| Penasaran dengan kebijakan dalam metode kerja, oknum warga terdampak erupsi Sinabung, Ferry Singarimbun, beserta oknum warga pengungsi, pegiat LSM, Pers, Ormas (OKP AMPI), termasuk para  relawan yang tergabung dalam Tim Barisan Reaksi Cepat Membangun Daerah, (Tim ‘Baret Merah’), Rabu,  (16/Mei/ 2018), surati PT. Brantas Abipraya.

Surat bernomor : 282/Tim-MB.Sumut /Korfirmasi/V/2018 itu mempertanyakan oknum pengelola material batu, pasir   dan kerikil di saluran lahar dingin sinabung, area Desa Kutambaru, Kec Tiganderket, Kab Karo, Prov Sumut, peruntukan pembangunan Sabodam di Desa Kutambaru, beserta nilai satuan harga pembelian batu sebagaimana telah ditetapkan  PT.Brantas  sesuai RAB konstruksi.

Figur-figur yang tergabung dalam Tim ‘Baret Merah’ terbukti secara murni tidak mengaitkan iklim politik yang sangat fenomenal saat ini. Faktanya, sosok pendamping warga terdampak erupsi sinabung tersebut didominasi Pimpinan DPD AMPI Kab Karo, Pimpinan DPD JPKP (Ex Jokowi Presidenku), Relawan DJOSS (Djoss Pera), termasuk Relawan Era Mas (MCE-Masyarakat Cinta Letjen TNI Edy).

Selanjutnya, oknum Aktifis LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Oknum wartawan Metropublika.com, serta sejumlah penasihat di Lembaga Kontrol Sosial tersebut. Hal itu dilakukan karena selama satu tahun kurang lebih pihak PT.Brantas Abipraya beraktifitas di wilayah Desa terdampak erupsi dan zona merah lahar dingin tersebut justru terlihat  condong ke pejabat dan minim pro rakyat.

“Dalam penelusuran ini, kami komitmen tidak mengaitkan jelang prosesi pesta demokrasi yang kita ketahui Pemilihan Gubsu 2018 telah diambang pintu serta Pilpres 2019 telah dalam rancangan. Tapi ini murni memperjuangkan hak-hak kami warga terdampak erupsi sebagaimana diatur UU berlaku di NKRI. Karena jauh sebelumnya, kami telah bermohon agar material di laharan dapat kami kelola.

Tapi pihak PT. Brantas selalu membuat alasan diplomasi.Mirisnya, pihak PT Brantas Adipraya pernah menyarankan agar  kami membuat surat permohonan mengelola material laharan atas persetujuan Kades dan Camat. Hal itu sudah kami indahkan dan telah kami serahkan ke Bupati Karo melalui Kepala Bappeda Karo Ir. Nasib Sianturi. Namun, sampai detik ini Bupati Karo, tidak ada respon positif.

Padahal dalam surat tersebut kami telah menguraikan bentuk keluhan kami termasuk cengkraman tekanan erupsi yang datang dari 2 (Dua) arah, yakni atas dan bawah yang senantiasa membuat kami goyang dalam kehidupan. Sebagai bukti keseriusan, kami (warga) terdiri dari karang taruna beserta sejumlah orangtua membuat konsep pembagian hasil lahar dingin dengan tatanan elegan,” ujar Ferry.

Tatanan elegan berupa konsep penyerahan hasil diadakan sekali seminggu (setiap hari sabtu) dan disikapi  oleh pihak K1 dan K2 serta perangkat SKPD dan Direktur PT. Brantas secara bergantian. Ternyata, hal seperti itu tidak kemauan oleh para pejabat pemerintah daerah seiring bukti yang telah kami alami. Dijelaskan, Tim Ferry justru dibola-bolakan ketika mengakuratkan realiasi permohonan.

Lanjutnya, paling miris, ternyata konsep bertele-tele tersebut merupakan indikasi bahwa yang pernah diajukan secara diam-diam oleh Kades Kutambaru Boy Leo Rona Perangin-angin, diduga keras erat kaitannya dengan pejabat publik K2. Sejak terciumnya aroma itu, sekitar January 2018 kemarin, kami melakukan tindakan symbol kekecewaan hingga aksi indikasi pembodohan itu total berhenti.

Sadisnya, ucap Ferry, setelah hampir setahun jaringan ‘K2′  mengelola material saluran laharan sinabung, berhentinya aksi tersebut bukan memberikan tanda-tanda terealisasinya harapan warga desa kutambaru, tapi justru dijadikan suatu gerbang masuk diduga oknum-oknum jaringan ‘K1′ untuk mencari keuntungan diatas penderitaan para warga. Namun, oknum K1 lebih terlihat “Will Come”.

“Makanya sering saya katakan , sebenarnya kami sudah dianggap pemerintahan ini mati, hanya saja, belum diadakan prosesi penguburannya secara resmi. Iblis saja tidak setega itu bang, justru itu saya pernah mengutarakan hal ini kepada oknum pejabat khusus di Jakarta. Begitu beliau dapat informasi, dia langsung terjun ke Desa kami untuk meninjau hal- hal yang kami anggap banyak kerancuan.

Kala itu, ex Dansatban siosar itu geleng kepala dan terlihat gumpalan air di pelopak matanya ketika mendengar keluhan sejumlah warga. Figur khusus dari Jakarta bergaris keturunan karo yang dikenal sangat perhatian dengan warga korban terdampak erupsi dan pengungsi sinabung itu, mengekspresikan kecewa saat menegur Danramil Tiganderket bermarga perangin karena dinilai minim pro rakyat,” tukas Ferry.

Sedikit beda dengan statement Relawan Jokowi, Lamhot Situmorang Pande, saat ditanyai sejumlah Wartawan, Kamis, (17/5/2018), menyikapi pernyataan Ferry di Kabanjahe. Dikatakan, ucapan sahabatnya Ferry dinilai tidak meleset satu kalimatpun dari fakta realnya. Namun dirinya berharap agar dalam situasi tersebut seluruh elemen terkait komitmen mencari solusi demi kepentingan terdampak erupsi.

“Perlu dipahami seluruh pemirsa Metropublika, bahwa situasi di area terdampak erupsi gunung sinabung yang selama ini minim dari perhatian bukan semata kesalahan pemerintah pusat. Harapan warga itu kategori masih muatan daerah, tapi faktanya, seperti paparan Ferry, justru diduga keras oknum pemerintah daerahnya yang ambil alih. Dalam hal ini, kita harap agar pihak PT.Brantas bersikap transfaran guna memudahkan solusi,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Kabupaten Karo, Bebas Gintings alias Bulbes, yang dikenal merupakan penasihat Tim ‘Baret Merah’ dan penasehat PC LSM KCBI Kabupaten Karo, menyarankan agar seluruh pihak  berkompeten dalam hal bencana tersebut segera  insyaf dan berhenti melakukan sikap yang berpotensi menimbulkan dosa besar. Kalau boleh, apa salahnya hal sederhana itu sebagai alternatif pencaharian warga.

“Saya yakin kalau pejabat  sadar,  pasti rakyatpun segar. Harapan saya, jangan paksa kami berbuat dosa jika hanya untuk mengungkap dosa besar anda. Jadi, dalam kesempatan ini, PT. Brantas Abipraya, sangat diharapkan bersikap transfaran  dan berkenan membalas surat yang sudah diterima dengan apa adanya sebagaimana amanah aturan dan perundang-undangan berlaku. Hitam putihnya situasi ini  tentu ada dalam tangan penentu kebijakan,” tutup Boelang. (Red 01/Buns /Hen/ Sugiarto 366).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *