Pengaduan Proyek APBD Karo 2015 Mencuat

AMATI SUMUR BOR
Tim Advokad Sumber Alam SH MH Bersama Aktifis Tim 2 Jari, Ketika Mengamati Sumur Bor Yang Dibangun Datas Lahan “PINJAM PAKAI” Peruntukan Poskedes Desa Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Karo, Sumut. Foto / Firman HM.

TANAH KARO-METROPUBLIKA|Kuasa Hukum (Lasthebber) warga pelapor dugaan penyimpangan bangunan Sumur Bor Poskedes Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sumber Alam Sinuraya SH, Rabu,(10/5/2018) komitmen tidak bakal berhenti menindaklanjuti dugaan penyimpangan realisasi anggaran APBD Karo TA 2015  yang terdeteksi cacat prosedur.

WAWANCARA
Tim 2 Jari Ketika Wawancara Dengan Bidan Poskedes Desa Simolap Ria Wati Br Pinem, Am. Keb, Rabu, (9/5/2018) di Poskedes. Simolap. Foto / Julman SS.

 

Pernyataan sikap itu merujuk laporan pengaduan warga Desa Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Karo, selaku kliennya, masing-masing, RVT (31), TS (57),  AG (45), BS (43), PG (49), EM (41), ETG (25), AS (50), MS (42) dan RW (73),  kepada Bupati Karo dan Inspektorat, tertanggal 09 Nopember 2017, perihal dugaan penyelewengan pembangunan sumur bor di Desa Simolap.

Sosok advokad penerima Surat Kuasa Khusus dari kliennya RVT dkk, bernomor : 128/SK-SA /VII /2017, tertanggal 27 Agustus 2017 tersebut, menjelaskan bahwa surat laporan warga Simolap sudah setengah tahun  beku di Inspektorat Kabupaten Karo. Menurutnya, minimnya respon pihak berkompeten itu dinilai suatu sikap sepele akan hak-hak paten rakyat.

Dikatakan Sumber Alam, dugaan penyimpangan yang mendasar dalam pembangunan sumur bor peruntukan Poskedes (Pos Kesehatan Desa) Simolap adalah pelanggaran proses administrasi yang  berdampak buruk ke tatanan keuangan. Terbukti, bahwa sumur bor tersebut dibangun di atas lahan berstatus “Pinjam Pakai” bukan “Hibah” dari warga seperti yang dipersyaratkan sebelumnya.

“Kita patut menduga bahwa realisasi dana Desentralisasi di Desa Simolap, Kec Tigapanah telah mengangkangi  Pasal 45 UU No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005, Tentang Hibah. Penerapan system ini bukan hanya berpotensi menimbulkan hilangnya asset negara, tapi penerapan konsep ini  rentan perselihan ditengah warga.

Terjadinya dugaan suatu pelanggaran dibuktikan balasan surat dari pihak Dinas PU PERA Kabupaten Karo, bernomor 600/1125/PUPR/2017, tanggal 30 Oktober 2017, melampirkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Sebidang Tanah luas ukuran 5×5 = 25 M2, tertanggal 15 Oktober 2015 dari warga berinisial  SG (40) terhadap Bidan Poskedes di Desa Simolap inisial RWP (45).

Selain surat perjanjian pinjam pakai, Bupati Karo melalui pihak Kepala Dinas PU PERA turut melampirkan 1 (Satu) lembar copy berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sumur Bor Milik PU PERA Antara Dinas PU PERA Dengan Polindes Desa Simolap, bernomor : 028/696/PUD/2016, Hari Senin Tanggal 25 Juli 2016,”ujar Sumber Alam Sinuraya, SH MH.

Lanjut figur advokad yang tercatat penyelemat saldo nasabah Bank terlikuidasi di Karo sekitar 6 (Enam) tahun silam itu, salah satu pendukung otentiknya dugaan penyimpangan realisasi dana desentralisasi 2015 itu berkat banyaknya info dari warga dengan pernyataan lisan yang didukung kuat pernyataan tertulis oleh Pejabat Sementara (PJS) Kade Kades Simolap 2015.

“Banyaknya pengakuan yang sama berupa keluhan dari warga hingga membuat Pjs. Kepala Desa Simolap pada Tahun 2015 atas nama MG S.Pd, NIP : 196405161988031004, bersedia menyerahkan satu lembar copy Surat Pernyataan yang dibuatnya pada 20 Mei 2018, sebagai dasar penolakan penandatanganan berkas berita acara serah terima yang ditawarkan rekanan.

Dalam surat pernyataan tersebut, Pjs. Kades Simolap menyatakan sikap penolakan itu karena berkas administrasi yang disodorkan rekanan untuk penandatanganan serah terima fisik kegiatan sumur bor poskedes Desa Simolap,Kecamatan Tigabinanga, Karo, tidak sesuai dengan persyaratan seutuhnya. Karena sesuai ketentuan, lahan tanah lokasi sumur bor itu mestinya dihibahkan warga ke Pemerintahan Desa.

Sebagai barter untuk pemberi hibah lahan tanah seluas 25 M2 itu akan mendapat 1 (satu) pipa air bersih yang tertuang dalam surat hibah dan surat perjanjian. Anehnya, walaupun saat itu lahan hibahan belum didapatkan, namun  rekanan langsung mengerjakan pengeboran tanpa syarat akurat,” ujar pengacara  berkantor di Jln Veteran No.100 Kabanjahe, Karo, itu.

Masih menurut penasehat hukum DPD AMPI Kabupaten Karo itu, berkaitan laporan tersebut, dirinya berharap agar Kepala Inspektorat Karo segera turun ke lokasi proyek menindaklanjuti item-item pengaduan warga Desa Simolap. Sumber Alam juga menyarankan agar pihak terkait benar-benar mencermati kualitas fisik sumur bor meliputi Jenis Pompa, Jenis Pipa, Jenis Besi serta ukurannya dan saluran “Out” pipa.

Tim survey harus benar-benar mensinkronkan ukuran dan kualitas komponen yang terpasang dengan data Rencana Anggaran Biaya (RAB),tukasnya. Karena kami akan menyesuaikan hasil telaah tim Inspektorat dengan hasil yang bakal kami uji dengan Tim Ahli yang kami rekrut. Dia menegaskan, bahwa segala dugaan aksi negatif di Desa Simolap akan disikapi dengan tuntas dan berkualitas.

Sementara itu, oknum aktifis “Tim 2 Jari” Dates Sinuraya, usai menelusuri sejumlah item kegiatan fisik seperti , Rehab Kamar Mandi, Telford, bersumber dana desa TA 2107 dan Rabat Beton kegiatan Dinas Tarukim TA 2017, Rabu, (9/5/ /2018), menyatakan timnya akan menindaklanjuti seluruh data hasil investigasinya di Desa Simolap  setelah berbagai aksi dugaan proyek pembangunan.

Dates Sinuraya selaku sosok yang bernaung di lembaga penerima kuasa secara otomatis warga NKRI wilayah Tanah Karo mengharapkan pengacara Sumber Alam Sinuraya, SH MH, menunjukkan sikap “Pro Rakyat” dalam penuntasan laporan pengaduan warga Desa Simolap terkait indikasi penyelewengan dana pada pembangunan sumur bor Poskedes Desa Simolap.

Sementara itu, Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskedes) Desa Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Karo, Sumut, RW Br Pnm Pinem Pinem, saat disinggung faktor apa yang mendasari sehingga dirinya menandatangani konsep serah terima yang pihak sebagai penerima proyek pembuatan sumur bor tersebut, Rabu, (9/5/2018) di ruang kerjanya mengaku demi kelancaran pelayanan kesehatan.

“Sebenarnya sedikitpun saya tidak mencampuri dan sama sekali  mengetahui proses pembuatan sumur bor ini. Say Saya hanya berfikir dengan tersedianya sarana air bersih, maka peningkatan pelayanan kesehatanpun terhadap masyarakat disini akan lebih efektif,” ujar RW Br Pinem. (Red-01/Randy Sinuraya/Firman HM).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *