Ngeri, Usai Dibodohi Pengungsi Dipungli

Hendra Ginting diabadikan sebelum menyerahkan surat ke Maslan P oknum pengembang. Foto | MP | FIRMAN HM.

TANAH KARO-METROPUBLIKA |Terlalu ngeri, pengungsi korban erupsi sinabung Hendra  Ginting (34), asal Desa Kuta Tonggal, Kec Simpat, Karo, Sumut, Sabtu, (19/5/2018), beberkan aksi sadis pihak yang menangani penyediaan Lahan Usaha Tani (LUT), dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) mereka di area Lau Mangir, Hamparan Surbakti I (Satu) Desa Surbakti.

Dikatakan, pihak terkait terdiri dari Pemkab Karo (Bupati Karo), Rekompak, Tim Pendamping Relokasi Mandiri (TPRM) beserta oknum pengembang berinisial “MP” dituding  telah melakukan pembodohan terhadap  korban erupsi sinabung dengan cara menakut-nakuti agar hak warga korban erupsi dapat dikuras dengan rapi sehingga aksi rampoknya tidak terlihat terlalu vulgar.

Demikian penjelasan Hendra Ginting, didampingi Sugiarto S Milala (Ketek) dan Elfarida S, Sabtu, (19/5/2018), kepada Metropublika, di Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumut, sebelum beranjak mengantarkan surat somasinya kepada “MP”.  Menurutnya, mereka merupakan “Korban” yang “Dikurbankan” demi terwujudnya keinginan ‘Nafsu Kaya’ oknum berkompeten.

“Kami tidak tau lagi harus kemana mengadukan soal perlakuan pihak yang dipercayai Pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah (Pemkab Karo),seperti Rekompak, TPRM termasuk Pengembang. Karena dari awal saya sudah menampik segala kebijakan yang tidak logika oleh Tim Penanganan untuk 67 Kepala Keluarga (KK) di Huntap Surbakti I.

Faktanya, untuk keperluan Lahan Usaha Tani (LUT), dana yang dianggarkan sebesar Rp. 50.600.000, tapi kami disuruh harus menandatangi berkas untuk Akta Jual Beli (AJB) senilai Rp. 51.000.000, oleh Tim Penanganan termasuk oknum Ketua Kelompok Aron Arih Ersada ESS untuk ukuran lahan pertanian seluas  5 x 17,5  M2  (87,5 M2).

Saya heran, kesediaan uang sebesar Rp. 50.600.000, yang saya tandatangani diatas kertas sebesar Rp. 51.000. 000, tapi setelah proses itu, kami justru mendapat uang sebesar Rp. 28.100.000. Lalu saya berfikir bahwa uang untuk membeli lahan seluas 87 M2 itu sebesar Rp. 22.500.000,” ujar Hendra Ginting  diamini dua sahabatnya.

Lanjutnya, sementara itu, untuk pembelian lahan pertapakan rumah di seputaran perladangan Lau Mangir (Air Busuk) berukuran 5×15 M2 (75 M2), dikenakan biaya sebesar Rp. 18.000.000, (Rp.240.000 /Meter). Sementara rincian harga Lahan Usaha Tani (LUT) per Meternya dikalkulasikan senilai Rp. 258.000.Menurutnya harga tersebut kategori fantastis.

Padahal sepengetahuan Hendra, hingga tahun ini (2018), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), untuk lahan tanah di seputaran Desa Surbakti Kec Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, tercatat hanya senilai Rp.103.000 untuk per Meternya. Hendra mengaku, dirinya  “Brontak” selama ini, karena sedikit banyaknya dia sangat memahami konsep yang dilancarkan Tim Penanganan.

“Jadi,saya selama ini brontak terhadap pengembang dan pemerintah daerah termasuk utusan pemerintah pusat seperti Rekompak, karena sedikit banyaknya saya paham soal harga karena saya mau bertanya ke pihak yang berwenang ketika penasaran. Satu hal lagi, TPRM dibawah kendali Mr. Toib menyetuji konsep pertanian seluas 87 M2 untuk tiap KK yang dilancarkan pengembang.

Saat itu, saya langsung menemui pak Toib dan menanyakan mau nanam apa dengan lahan seluas itu, tapi Mr. Toib justru memberikan alasan klasik dan singkat bahwa lahan itu disediakan untuk berternak.  Padahal, seingat saya, sejak gunung sinabung meletus tahun 2010 lalu, belum pernah pemerintah mensosialisasikan cara beternak yang produktif di lingkar sinabung ini.

Ternak apa? Kalau “Ternak Sibagur” (Katak Rutu) ya iyalah. Kalau uang tunai juga yang harus kami terima, lebih baik dari awal saja, uang senilai Rp.116.000.000, itu diserahkan bulat sama kami. Saya pastikan 100%, kami lebih tepat dan cepat serta bermanfaat dalam menggunakan uang tersebut.Cara yang dibingkai Tim itu, cukup rawan, karena aksi itu melebihi tindakan korupsi.

Karena tindakan mereka ini sudah tergolong Cuci Uang,Cuci Otak,Cuci Tangan,pokoknya asal yang namanya cuci sudah pasti erat kaitannya dengan systemnya itu. Makanya dalam hal ini, pak Bupati, pak Tomo, pak Toib, termasuk Csnya Toib harus bertanggungjawab dengan apa yang sudah diterapkannya di Tanah Karo ini khususnya buat kami para pengungsi,” ujar Hendra.

Paling sadis, kata Hendra lagi, dalam kondisi lemah, justru kami dibantai sama pak “MP”Cs yang tidak lain merupakan oknum pengembang untuk Huntap Surbakti I. Faktanya, pasca pembodohan yang dilancarkan para Tim Pakar “Panca ” (Penanganan Bencana) itu, justru  ada lagi aksi kutipan senilai Rp. 6.000.000, dari seluruh warga sejumlah 67 KK oleh MP Cs bermodus pembebasan jalan.

Lanjutnya, padahal Kristina Natalia Surbakti sudah menjelaskan pada saat itu, bahwasanya akses jalan tersebut sudah dituntaskan tanpa membebankan pengungsi lagi. Menurut Hendra, Kristina salah seorang pengembang di seputaran Lau Mangir yang diketahui telah melunasi akses jalan menuju Huntap I. Namun disesalkan, pengembang “MP” ngotot melancarkan trik mautnya.

“Kita sudah menyurati oknum pengembang Maslan P guna mengetahui kegunaan kutipan uang sebesar itu dari seluruh pengungsi di Hamparan Surbakti I. Surat yang kita layangkan ke Oknum pengembang kita tembuskan ke Presiden RI ke-VII yang terhormat bapak Ir. H. Joko Widodo, Kepala BNPB RI yang terhormat (yth) Bapak Mayjen TNI (AL) Willem R.

Turut kita tembuskan ke Kapolri, yth Bapak Jenderal Pol Tito Karnavian, Kapolres Tanah Karo AKBP yth Bapak AKBP Benny Hutajulu, dan Bupati Karo yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Terkelin Brahmana SH. Kalau pengembang Maslan P ngotot dengan sikap sepelenya terhadap warga, maka, jangan sesalkan sikap saya,” ujar Hendra Ginting emosi.

Sementara itu, oknum pengembang inisial “MP” ketika dikonfirmasi Wartawan melalui phone seluler,Senin,(21/5/2018)  sekira pukul 22.04 Wib, menampik tudingan pungli dari oknum pengungsi. MP mendefinisikan tindakannya tersebut bukanlah jenis Pungli. Karena menurut MP, berkaitan uang 6 jt tersebut, dirinya tidak pernah berurusan langsung ke pihak warga seperti tudingan Hendra.

Dikatakan, dirinya mengamini soal adanya uang sebesar Rp. 6.000.000 dari 67 KK warga Huntap Hamparan Surbakti I namun, hal itu dilakukan atas seizin Kepala Rekompak Tomo dan uang tersebut diminta dari para Ketua Kelompok, tidak langsung dari warga dengan system door to door. Maslan P juga menyatakan siap menghadirkan seluruh warga soal kutipan itu.

“Jadi uang itu diserahkan atas kesepakatan kami dengan seluruh warga, mereka tidak keberatan. Cuma si Hendra saja nya dari dulu mengkritiki konsep yang kita lancarkan.  Jadi jangan terlalu mudah percaya dengan bahasa-bahasa seperti itu, apalagi ini bulan ramadhan. Saya kan agama Islam juga, saya juga wartawan Metro Pol, jangan gitulllah,” ujar MP berdelik. (Red-01/Firman HM/Jul/Buns).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *