Mantan Kades Temburun Diduga Selewengkan Dana Desa

METROPUBLIKA.COM — TANAH KARO | Tudingan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dilakukan mantan Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Temburun, Alamsyah Sembiring Gurky mulai mencuat.

Selain hasil temuan dilapangan, keyakinan warga semakin menuai fakta atas pernyataan Ketua BPD desa Temburun, Suasana Singarimbun (37) ketika ditemui dikediamannya, Sabtu (7/1/2017) sekira pukul 15.00 Wib.

“Saya juga tidak tahu persis apa-apa saja yang sudah dikerjakan, yang ada hanya foto copy surat serah terima daftar inventaris,” beber Suasana Singarimbun kepada Markiano Tarigan (46), Jahri Sembiring (45) dan Jakub Bangun (40) kesemuanya warga desa Temburun Kecamatan Tiganderket.

“Beliau (maksudnya Pj Kades-red) belum pernah memenuhi permintaan saya mengenai laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis tapi sampai sekarang beliau masih terus menebar janji,” ungkap Ketua BPD menjawab pertanyaan warga.

Sementara mantan Pejabat Kepala Desa yang juga berstatus PNS dan juga sebagai Sekretaris Desa Terburun, Alamsyah Sembiring Gurky saat dikonfirmasi wartawan kembali menyalahkan dan terkesan menantang warganya untuk membuktikan tudingan penyalahgunaan dana desa.

“Semua terealisasi dan sudah tepat sasaran. Semua kegiatan fisik yang kita kerjakan sudah di audit tim dari Inspektorat dan buktinya sampai sekarang kita aman-aman saja kan,” ujar Alamsyah Sembiring Gurky.

Dengan logat bahasa daerah (Karo-red) yang masih kental, Alamsyah seakan tidak terbeban atas tudingan negatif yang ditujukan warga kepadanya.

Begitu pula ketika disinggung terkait pernyataan Ketua BPD, sikap yang diperlihatkan mantan Pj Kades itu seakan tidak melakukan kesalahan telah mengabaikan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa sesuai amanah PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; dan

c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. (pur)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *