Korupsi 173 Juta, Sekretaris Desa Masuk Bui

METROPUBLIKA-TANAH KARO |Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo I Gde Wirajana SH MH menepati janjinya menindak tegas Sekdes Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Karo, Sumut, berinisial Linda Gt karena terindikasi Korupsi Dana Desa (DD) TA 2015 sebesar Rp.173.000.000.Sebelumnya, sikap tegas itu telah dinyatakan Kajari, Minggu lalu, terhadap seluruh warga termasuk Aktivis LSM, Pers serta sejumlah mahasiswa yang menuntut ilmu diluar dan wilayah karo.

Terjadinya penahanan, guna menindaklanjuti aksi Sekdes Cinta Rakyat Linda Gt yang dilapor LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Karo. Dalam laporan sebelumnya, Sekdes berstatus PNS selaku Pjs. Kades Cinta Rakyat dianggap telah menggerogoti kucuran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2015 sebesar Rp. 607.704.116, sejatinya pembangunan desa.

Realisasi dana yang penggunaannya mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dibawah monitor Kepala BPMPD Susi Iswara Bangun serta melibatkan Camat Merdeka Terang Ukur Surbakti, ternyata ‘Bocor Halus’ setelah Tim Ahli dari USU terjun ke Desa Cinta Rakyat meneliti penyimpangan. Hasil survey Tim USU menyatakan bahwa dalam penggunaan angka senilai Rp.607.704.116 telah terjadi penciutan senilai Rp.173 Juta (hampir 30% dari pagu).

“Ini suatu penyimpangan yang luar biasa dan layak masuk kategori ‘KORUPSI RAKSASA’ yang mengukir sejarah pertama di Indonesia. Dari pagu sebesar itu terdeteksi hampir 30 persen dikorupsi, ini tidak bisa ditolelir walau dengan alasan apapun. Saya sangat meragukan bahwa dalam penggunaan global Dana Desa TA 2015 di Karo bernilai puluhan milyar untuk 254 Desa telah terbingkai system yang terkoordinir untuk ‘merampok’ kucuran dana ini.

Kami dari lembaga Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kab.Karo tidak mengaku bahwa telah memahami system itu, tapi dengan tegas saya katakan bahwa pengungkapan penyimpangan di Desa Cinta Rakyat Kec.Merdeka, Kab.Karo, Sumut, bukan didasari emosional yang sifatnya bermuatan pribadi. Tapi, dari fakta ini, kami telah yakin bahwa issu adanya rangkaian profesional oleh kelompok tertentu telah kami nyatakan A1,” ujar Ketua LSM KCBI Karo,Rabu, (26/10/2016).

Lanjut Ketua LSM KCBI Karo Rudi Surbakti, didampingi Sekretaris Lamhot Situmorang,bahwa dalam waktu dekat LSM KCBI Karo akan mengungkap rangkaian system itu dengan transfaran, akuntable lewat program khusus. Hanya saja, kata Surbakti, kami ingin melihat secara nyata bagaimana sikap Yudikatif di Karo menentukan Tupoksinya dalam pemberantasan KKN sesuai amanah aturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi penyelamatan NKRI.

“Khusus untuk realisasi Dana Desa, system dari kelompok tertentu yang secara nyata tidak terlepas dari Tupoksi Kepala BPMPD Karo dan 17 Camat sudah 100 persen kami kuasai dan pahami. Disana ada istilah ‘Matematika Korupsi’, ini akan segera kami buktikan. Hanya saja, kami masih menunggu saudara-saudari kita tercinta dari Yudikatif, apakah beliau-beliau menggunakan ‘MATEMATIKA HUKUM’ guna mendapat ‘hasil dari ‘MATEMATIKA KORUPSI’?

Mari kita sejenak menunggu, karena itu amanah penasehat khusus kami dari pusat (Jakarta). Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap agar seluruh umat asal karo di bumi pertiwi ini, berkenan memberikan perhatian akan nasib karo yang saat ini tengah diambang kehancuran. Bumi Turang  milik kita bersama, tentu, tanggungjawabnya bukan hanya pada LSM KCBI, melainkan tanggunjawab kita bersama. Kami rindu perhatian yang seutuhnya,”ujar Rudi diamini Lamhot.

Menindaklanjuti statemen Rudi Surbakti berkaitan sikap pihak Yudikatif, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo, Dapot Manurung SH, kepada Metropublika, Rabu, (26/10/2) menyatakan bahwa pihaknya telah menahan tersangka Linda Gt dengan menitipkannya di Rumah Tahanan (Rutan) Kabanjahe, guna proses lebih lanjut. Manurung juga menjelaskan, bahwa saat ini berkas dari penyidik telah bergulir ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasipidsus juga menyatakan bahwa tersangka bersikap koperatif dan mengakui kesalahannya, serta berjanji akan mengembalikan kerugian uang Negara sebesar Rp.173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta). Kami sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara prosedural maupun profesional, kami juga sudah mengecek kesehatan tersangka sebelum melakukan penahanan,” ujar Dapot Manurung.Tambahnya, penahanan dimulai dari 25 Oktober sampai 13 November 2016, sambil menunggu tahapan proses selanjutnya,” pungkasnya. (Wahyu/Chairunnisa/Pandi/Sempurna).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *