“Kompak Sinabung” Harapkan “Diskresi” Soal Pungli

Hendra Ginting, pengungsi korban dugaan pungli menunjukkan sejumlah surat panggilan yang dititip antar kepada sejumlah oknum-oknum yang diduga kuat turut tersangka. Foto / Metodius M.

TANAH KARO-METROPUBLIKA | Ketua Komunitas Terdampak dan Pengungsi Sinabung (Kompak Sinabung), Ferry Singarimbun, SE, Minggu, (1/7/2018), berharap agar aparat berkenan menerapkan Diskresi dalam menyikapi dugaan kasus pungli yang terjadi di lingkup korban erupsi Gunung Api Sinabung.

BACA JUGA ————–> Klik —> NGERI, USAI DIBODOHI PENGUNGSI DIPUNGLI.

Munculnya kalimat “Diskresi” (Kebijakan Hukum) sangat erat kaitannya dengan mencuatnya situasi dugaan aksi pungli dalam pembangunan rumah 67 KK di Relokasi Huntap (Hunian Tetap) Surbakti I area Lau Mangir, Kecamatan Simpang Empat, Karo, Sumut, yang diduga dilakukan pengembang berinisial “MP”.

BACA JUGA ————>Klik——–> KAPOLRES KARO TANGGAPI JERITAN PENGUNGSI.

Menurut Ferry, dalam penanganan 67 KK korban erupsi sinabung asal Desa Kuta Tonggal, Kec Naman Teran, Kab Karo, Sumut, tersebut dinilai telah terjadi dugaan pungli hingga terkurasnya hak warga sebesar kurang lebih Rp. 402.000.000, yang dirincikan sekitar 6 juta per tiap KK bermodus pembebasan akses jalan.

Dijelaskan, setiap penanganan bencana di seluruh penjuru NKRI tetap berlandaskan UU No. 24 Tahun 2007, Pasal 90 Batang Tubuh Perpres 70 Tahun 2010 serta perubahannya, termasuk Permenkeu RI dan Perka BNPB serta aturan tambahan yang bersifat senantiasa mewujudkan sasaran program.

Lanjut Ferry, namun landasan utamanya adalah UU No.24 Tahun 2007, Tentang penanggulangan dan Mitigasi Bencana yang muatannya lebih bertolak ukur pada Investigasi, Kajian serta Analisis guna menyukseskan konsep Panca (Penanganan Bencana).

“Jadi, Gol`nya Program Panca adalah penggunaan anggaran tepat sasaran oleh pihak yang dipercayai Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengharapkan dukungan penuh seluruh elemen, baik TNI, POLRI, LSM, PERS, Pengusaha, Masyarakat Pemerhati demi mewujudnyatakan penyelamatan korban.

Jika dirunut muatan kalimat Kajian dan Analisis sebagaimana tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tersebut, berarti, dalam penegakan Hukum lainnya berkaitan Bencana, metode “Diskresi Hukum” sangat layak diterapkan sejauh sasaran penerapan kebijakan bermuara kesuksesan program yang dilancarkan pemerintah.

Dilirik dari fakta yang ada, penanganan kasus dugaan pungli oleh Polri dari Tim Saber Pungutan Liar (Pungli) dan Tipikor Polres Tanah Karo telah terlaksana untuk 67 KK di Lau Mangir. Dalam hal ini, saya sangat berharap agar pihak Tim Saber lebih mengutamakan kembalinya hak pengungsi 67 KK sebesar 402 Juta, daripada harus mempidanakan oknum diduga tersangka berinisial MP, ”  ujar Ferry.

Lanjut oknum warga Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kab Karo, tercatat sebagai penghuni area zona merah lahar dingin sinabung. Menurutnya, dugaan aksi pungli yang kerap terjadi ditengah warga pengungsi dan warga terdampak erupsi gunung sinabung tersebut turut ditemukan dalam proses pendidikan anak-anak korban erupsi.

Dikatakannya lagi, fenomena yang telah berlarut-larut terjadi itu sama sekali belum tersentuh oleh aparatur berkompeten. Padahal, dinamika dunia pendidikan ditengah kehidupan cengkraman sinabung, sangat layak jadi perhatian khusus karena dampaknya dinilai berpotensi merongrong  moral dan ekonomi warga.

“Jadi, jika dalam birokrasi pemerintahan masih didapati  penerapan Diskresi bagi setiap ASN yang berprilaku buruk, seperti aksi Korupsi skala sedang, Indispliner oleh pihak berkompeten, (pihak Inspektorat, Kepolisian RI dan Kejaksaan)   sebagaimana diatur UU No. 30 Tahun 2014, Tentang UU Administrasi Pemerintah.

Maka,kami seluruh pengurus Komunitas Terdampak dan Pengungsi Sinabung (Kompak Sinabung), termasuk para figur penasihat sangat mengharapkan kebijakan aparatur terkait dalam pengembalian uang yang telah disita para Kepsek SMP dan SMA, SMK Negeri dari seluruh ortu pelajar korban sinabung selama ini.

Kami berkomitmen tidak akan mengungkit seluruh  perlakuan kejahatan Kepala Sekolah sejak meletusnya Gunung Api Sinabung yang tercatat selama 8 tahun. Tapi, kami berharap, seluruh pihak sekolah sepakat mengembalikan materi yang terkuras sejak tahun 2015 saja, atau terhitung selama kurang lebih 4 tahun,” tukas Ferry.

Oknum Sekretaris DPD AMPI Kab Karo dan Manager LSM KCBI Karo serta Wapemred Media ini ,(Metropublika), sangat berharap agar konsep tersebut segera diterapkan dan mendapat dukungan serius dari seluruh masyarakat karo terutama dukungan  TNI.

Namun, jika permohonan ini sama sekali tidak diindahkan pihak-pihak bersangkutan, seperti salah satu contoh oknum diduga tersangka berinisial “MP” (Pengembang Huntap Lau Mangir), termasuk para Kepsek yang terdeteksi telah turut menguras hak orangtua siswa/i pengungsi dan terdampak erupsi sinabung, maka pihaknya dinyatakan akan melakukan tindakan.

Adapun salah satu contoh yang telah jelas-jelas menguras hak warga yakni Kepala SMA Negeri I Simpang Empat, Muliana Surbakti M.Pd. Kepsek ini diketahui berturut-turut melancarkan aksi dugaan rampok orangtua siswa-siswi sekalipun orangtua berstatus pengungsi dan janda. System pengkelabuan warga tersebut dilancarkan melalui modus  pembelian  Mobiler sekolah.

“Seluruh Kepsek, baik SD, SMP dan SMA Negeri ataupun Swasta yang ada di seluruh Sumut terutama di Tanah Karo, agar segera mengembalikan uang  yang telah diminta dari orangtua pelajar berstatus pengungsi dan terdampak erupsi sinabung. Metode penghitungan uang yang akan dikembalikan dapat disesuaikan.

Sama halnya dengan uang yang diduga telah disita MP bermodus pembebasan jalan khusus dari 67 KK warga Huntap Surbakti I Lau  Mangir. Pengembalian inipun sangat kami harapkan agar  warga dapat segera menggunakan haknya terlebih suasana masuk sekolah seperti saat ini. Karena kami, tidak terlalu menginginkan penegakan Hukum jika hak kami kembali dengan utuh.

Namun, jika pihak pihak yang tercatat diduga telah melakukan aksi pungli terhadap kami tidak berkenan merespon permohonan kami, maka dalam hal ini, kami sangat mengharapkan tindakan tegas pihak aparat terkait terhadap diduga tersangka. Karena bagi kami perlakuan itu lebih kejam dari membunuh secara langsung ,” tutup Ferry.

Sementara itu, Hendra Ginting, selaku Sekretaris Kompak Sinabung sekaligus bertindak sebagai perwakilan warga pengungsi yang diduga korban pungli diduga tersangka inisial ‘MP”, ketika diwawancarai Metropublika, Selasa, (3/7/2018), di Huntap Lau Mangir, mengaku sangat setuju dengan keterangan Pers Ketua`nya Ferry Singarimbun, SE.

“Saya sangat setuju agar uang yang dikuras dari 67 KK dikembalikan secara merata daripada diduga tersangka harus dikenakan sangsi yang sebanding. Tapi jika pihak yang berinisial MP ngotot tidak menyerahkan hak-hak kami, maka kami akan membuat tindakan setimpal,” ujar Hendra. (Red-01-Lamhot Situmorang / Randy S / Metodius/Puja S / Josi S / Ady / Revan / Tim Sus ).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *