Kepsek SMP 1 Berastagi ‘Rampok’ Guru Dan Siswa

Illustrasi
METROPUBLIKA | Rendy Sinuraya ST.

METROPUBLIKA-TANAH KARO |Kepala SMP Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumut, Sry Henni S, diduga kuat merampok hak puluhan tenaga pengajar penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG-Guru Sertifikasi-Red) dan hak siswa -siswi pelajar penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) secara leluasa tanpa ada tekanan pihak  lintas berkewajiban di daerah Tingkat II Karo.

Menurut sumber,aksi rampok tersebut berupa penekanan ke sejumlah kurang lebih 40 guru penerima TPG dengan cara ‘Wajib Stor’ sebesar antara Rp. 350.000-Rp. 500.000, per tiap guru setiap kali pencairan dana tunjangan profesi. Prilaku bermuatan pungli itu dinyatakan telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun dan konsep penyerahannya berurusan langsung kepada Kepsek Sri Henni S.

Selain rampok TPG, kata sumber,Jumat,(21/9/2018), di Berastagi, Karo, Sumut. Oknum Kepsek SMP Negeri 1 Berastagi dinyatakan turut melancarkan aksi rampoknya terhadap kurang lebih 170 siswa-siswi pelajar kategori  kurang mampu yang terpantau sebagai penerima bantuan gagasan Presiden RI Ke-VII Ir.H. Joko Widodo yang disalurkan melalui  PIP dibawah kendali  Menteri PMK Puan Maharani.

“Bantuan Pusat yang digerogoti dengan cara interpensi itu bukan sebatas dana sertifikasi, tapi Kepsek SMP Negeri 1 itu melalui anak mainnya diduga keras turut merampas pelajar miskin penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemenko Bid PMK sebesar Rp. 50.000, per siswa-siswi miskin. Setahu saya, tindakan seperti itu terindikasi telah berulang-ulang dilancarkan Kepsek Sri Cs.

Tidak hanya itu, keserakahan Kepsek Sri HS turut ditandai  ‘cekikan’ orangtua para pelajar tanpa tebang pilih.  Terbukti, seluruh siswa-siswi baru TA 2018/2019 Kelas VII (Kelas I ), sejumlah kurang lebih 250 pelajar ditekankan harus bawa “Pot Berisi Bunga”  yang harganya terpantau senilai Rp. 60.000. Tambah lagi, belakangan ini, Kepsek mengutip 25 ribu per orang dari ribuan siswa berdalih acar porseni.

Sebenarnya kalau difikir-fikiri, perlakuan Kepsek Sri HS terkesan ekstrim yang tega memeras para guru dan siswa serta sejumlah orangtua kategori ekonomi minim, sangat-sangat berpotensi mengundang amarah warga. Jujur, sudah sekian puluh tahun saya mengabdi di negeri ini, tapi baru ini saya temukan Kepsek berkarakter aneh,” ujar sumber, didampingi A. Armi Y Tarigan, oknum aktifis GMNI Karo.

Lanjut sumber, berkenaan dengan sikap Kepsek SMP yang beralamat Sekolah di Jln Perwira No.157 Berastagi Karo itu, beliau mengaku bahwa setiap melintasi wilayah SMP 1 (Satu) dan pandangannya terarah ke plank bertuliskan kalimat  “Pemerintah Kabupaten Karo Meyelenggarakan PENDIDIKAN GRATIS ” tersebut, oknum sumber seakan merasakan luka sayatan di hati, karena faktanya penuh biaya fantastis.

Penjelasan oknum sumber juga diamini sejumlah orangtua siswa pelajar Kelas VII (Kelas I) SMP Neg 1 Berastagi, Karo, yang didominasi sebagian besar kalangan ekonomi minim, ketika disambangi Metropublika, Jumat, (21/9/2018), sekira pukul 18.00 Wib, di Jln Kolam Renang, Berastagi. Salah satunya, Mak Bunga, (37), mengaku kegiatan sehari-harinya kuli tani  yang sering mengantri di seputaran pasar Berastagi setiap pagi.

“Apa yang diceritakan sumber kalian itu, sangat benar adanya. Makanya, saya sangat kesal dengan istilah kalimat gratis yang diumbar-umbar hingga ke seluruh media cetak dan televisi di negeri ini. Karena sesuai apa yang saya alami, justru saya merasa bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan SMS-SMS hadiah yang sering masuk ke Hand Phone oleh diduga penipu ulung  yang ujungnya berurusan uang tunai.

Makanya, tergantung yang diatas sajalah, kalau memang benar, sejatinya dapat kami rasakan sesuai ucapan-ucapan dari pejabat-pejabat pusat. Adapun bantuan, tapi justru itu pulak yang membuat anak-anak terkesan dikejar-kejar bayangan karena adanya tekanan saat pihak sekolah melakukan potongan. Belum ada bantuan, anak belum ketakutan, makanya lebih baik serahkan saja semua sama kepsek,” kesal ortu siswa.

Menyikapi pernyataan kedua sumber, Ketua Sapma salah satu LSM yang juga Aktifis GMNI Karo, Aditya Armi Yudha T, kepada Metropublika, Jumat, (21/9/2018), menyatakan bahwa dinamika yang terjadi di SMP Negeri 1 Berastagi adalah potret nyata adanya dugaan pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan figur-figur berkompeten di daerah, seperti Kadisdik Karo, Inspektorat dan Bupati serta aparat khusus.

“Dirunut dari pernyataan-pernyataan kedua sumber, berarti sama sekali Pemerintah Daerah mengabaikan Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan Pemerintah Pusat terutama UUD Negara RI sebagaimana diatur pada pasal 31 ayat (2), pasal 34 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah pada pasal 12 ayat (a) dan (b).

Selanjutnya, Permendikbud No. 8 Tahun 2017, Tentang Juknis BOS, Permendikbud No.09 Tahun 2018, Tentang Juknis PIP, yang bertujuan meminimalisir angka warga NKRI putus sekolah dampak minimnya biaya, Permendikbud No.10 Thn 2018, Tentang Juknis Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk Perpres RI No.87 Tahun 2016, Tentang Satgas Saber Pungli dan UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kalau memang aturan dan perundang-undangan diatas tidak layak diterapkan di Tanah Karo, pintu gerbang penolakan penerapan aturan dan UU tersebut sangat terbuka buat Bupati Karo yang terhormat Bapak Terkelin Brahmana SH. Jadi silahkan berkoordinasi dengan jajaran anda, Ka. Inspektorat Bapak Pilemon Brahmana SH, Kadisdik Karo Bapak Edy S Surbakti M,Pd, termasuk Tim Satgas Saber Pungli,” tegas oknum aktifis GMNI itu.

Dikatakan, kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini yang terhormat Presiden RI Ke-VII, Ir. H. Joko Widodo, agar segera mempertimbangkan fenomena dunia pendidikan di karo. Situasi miris bukan hanya terjadi di SMP N 1 Berastagi, tapi, hampir seluruh sekolah Negeri dan swasta di Tanah Karo, terutama SMA dan SMK, ucapnya. Kalau memang bapak ibu pejabat berkompeten di karo haus akan bantuan pusat, silahkan diterbitkan UU dan Peraturan khusus untuk mereka.

Atas nama 2 (dua) Lembaga yang dinaunginya, Aditya Armi Yudha Tarigan Girsang, menegaskan, agar pihak-pihak yang terkait terutama  jajaran Pemerintahan di Bumi Turang (Tanah Karo-Red), jangan pernah coba-coba menekan guru-guru di karo, khususnya SEJUMLAH GURU SMP NEGERI 1 BERASTAGI, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMUT, NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERTAHUN TAHUN DIPUNGLI DENGAN CARA INTERPENSI.

Selanjutnya, tukas sosok orator pada setiap aksi damai itu,  dia juga menegaskan bila ada pihak-pihak berkompeten di lingkup pemkab karo yang menginterpensi para siswa dan orangtuanya, dirinya mengharap agar segera melaporkan ke pihaknya. Karena sesuai data yang didapatnya, hal itu sering terjadi yang dinilainya demi memuluskan segala aksi yang sifatnya menguntungkan pribadi.

“Saya informasikan kepada seluruh warga karo yang merasa dirinya mengalami interpensi dari pihak-pihak pejabat dan aparat tertentu di wilayahnya masing-masing kita harap berkenan melaporkannya ke lembaga kita.Kita siap melakukan pendampingan dalam memperjelas segala bentuk praktik-praktik perlakuan yang terindikasi sarat penyimpangan tugas  dan kami siap melakukan aksi besar-besar guna mengungkap penghianatan.

Jika rakyat selalu mempertahankan sikap ketertutupan atas segala tekanan,maka,yakinlah, jangan pernah kita berharap akan terjadi perubahan kehidupan yang signifikan. Tapi, kalau kita membiasakan hidup transfaran, saya optimis, walau secara perlahan kesejahteraan pasti kita dapatkan. Saya meyakini statemen pimpinan saya sering diucapkan via medsos bahwa “MADU” Kiriman Pemerintah Pusat, Justru Jadi ‘RACUN’ Ditengah Rakyat.

Ini merupakan kajian yang sangat tepat, justru itu, Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar Rakyat NKRI khususnya warga Tanah Karo “BERANI” mengungkap “KEBENARAN”. Jadi, kalau kita tidak berani mengungkap kebenaran, maka, sama halnya, kita tidak berani menjemput dan menerima kesejahteraan yang telah sekian lama kita nanti-nantikan.Mari memposisikan diri kita, bersama kami, dengan slowgan “SALAM MERDEKA” dan salam “LANGKAH PASTI TINDAKAN NYATA. Salam MITRA SEJATI KOMANDO..!!,” pinta Aditya Armi Yudha.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Berastagi Sri Henni Saragih, ketika dikonfirmasi Metropublika, Sabtu, (22/9/2018), melalui phone selulernya, tidak berhasil. Sama halnya dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, yang sebelumnya berkali-kali dikonfirmasi melalui Kepala Inspektorat Karo, Philemon Brahmana SH, berkaitan sikap para Kepsek di Karo yang terdeteksi semakin tidak manusiawi, tidak menuai respon. (Red-01/Beltasar T/Tim Presti-Mitra Komando/Rendy S/Friendly/Tim Sus).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *