METROPUBLIKA|SUMUT-ACEH|Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Kordinator Wilayah Sumut dan Aceh (PP LSM KCBI Korwil Sumut Aceh), menunggu hasil surat Somasi terkait indikasi pungutan liar (Pungli) dan Korupsi dari Kepala SMP Negeri 1 Berastagi, Karo, Sumut, Sri Henni Saragih.
Sekretaris Korwil LSM KCBI Sumut Aceh, Lamhot Situmorang Pande, (Rompi Hitam) ketika berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli di Ruang Tindak Pidana Korupsi Mapolres Karo, Kamis, 13/09/2018, guna mengantisipasi kontaminasi “Doktrin Keliru” pemanfaatan kondisi masyarakat dari tekanan para pejabat/Kepsek/KetuaMKKS penghianat rakyat. Foto | Junasdi Perangin-angin, AMK.
Surat bernomor 10 / PP-LSM KCBI / Korwil Sumut Aceh/Som/VIII/2018, Tertanggal 16 Agustus 2018, diterima Kepsek melalui staf tata usaha, Kamis, (06 / 9 /2018), sekira pukul 12.30 Wib, di ruang Tata Usaha (TU) SMP Negeri 1 Berastagi, Jln Perwira No.157 Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumut.
Copy Surat Somasi PP LSM KCBI Korwil Sumut dan Aceh, yang dijadikan sebagai tembusan ke beberapa Instansi terkait, sebagai bukti keseriusan dalam mewujudkan harapan rakyat NKRI. Foto | Friendly Situmorang Pande.
Penelusuran istilah selangkah sebelum menuju ranah hukum (Somasi) tersebut, berkat adanya info serta laporan lisan dari sejumlah sumber ke Pimpinan Umum LSM KCBI berkantor di Jakarta, menyoal dugaan aksi pungli secara rutin bagi sejumlah tenaga pengajar (Guru) dan orangtua siswa dan indikasi korupsi.
Berkat arahan, dan panduan dari pimpinan serta pihak kemitraan yang memiliki keahlian khusus di Jakarta, Tim khusus Investigasi yang menerapkan berbagai metode spesial, berkesimpulan bahwa 4 item dari 5 (lima) laporan menilai sangat sinkron dengan informasi yang sebelumnya masuk ke LSM KCBI Pusat.
Hal ini diungkap Ketua Pimpinan Pusat LSM KCBI Kordinator Wilayah Sumut Dan Aceh, Moh Rudi Surbakti didampingi Sekretaris Lamhot Situmorang Pde, Tim Sus KCBI, Telah Purba, S.Sos, Ferry Singarimbun, SE dan Bangun BS Spr, kepada sejumlah wartawan, Kamis, (13/9/2018), di Jln Jenderal Sudirman Kabanjahe.
Dikatakan, sesuai fakta yang ditemukan Tim`nya, Kepala SMP Negeri I Berastagi, Sri Henni Br Saragih, masuk kategori sosok guru yang menjabat Kepsek tersadis se-Sumut dan Aceh. Justru itu, kata Rudi, Sri Henni S merupakan salah satu guru yang dibidik (Target) hingga terproses sampai ke ranah hukum.
Menurutnya,sikap berani dan tega Kepsek melakukan penghianatan terhadap guru-guru beserta ortu pelajar itu karena kuat diduganya ada beberapa pihak pem’Back-Up disinyalir terdiri dari oknum legislatif , termasuk figur berpengaruh di lingkup Pemkab serta sebagian mengaku jurnalis yang diduga turut mencicipi hasil.
“Penelusuran secara fokus ini kita lakukan karena dampak kebijakan Kepsek SMP Negeri 1 Berastagi, Sri Henni Saragih sudah terpantau mengabaikan harapan amanah Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang regulasinya tertuang pada UU NO. 20 Tahun 2003, pada BAB II Pasal 3 Ayat 2 dan 3, Tentang Sistem Pendidikan.
Selain itu, Kepsek Sri Henni juga telah terindikasi mengangkangi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016,Tentang Komite Sekolah, tepatnya dalam pasal 12 ayat (a) dan (b)soal larangan segala bentuk pengutipan terhadap ortu pelajar. Tim kita juga berpridiksi bahwa Kepsek telah menguji keberadaan Tim Saber Pungli.
Jika situasi ini ditelusuri dengan cermat serta menanamkan sikap “Pro Rakyat”, maka, selain terjebak dalam Perpres No. 87 Tahun 2016Tentang UU Tim Saber Pungli, kami pastikan, Sri Henni akan dililit Pasa 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam hukuman maksimal 20 Tahun kurungan penjara serta denda 1 Milyar, karena disinyalir telah sengaja memanfaatkan suatu jabatan dan wewenang guna menguras uang negara demi memperkaya diri,” ujar Mohammad Rudi Surbakti.
Sedikit beda dengan pernyataan Sekretaris, Lamhot Situmorang Pande dan Telah Purba S.Sos. Menurut mereka, selain pembuktian indikasi pungli dan korupsi, dua oknum yang terkategori ‘Tim Sus’ ini, bertujuan agar seluruh Rakyat NKRI terutama di Sumut dan Aceh tidak mudah terkontaminasi “Doktrin Keliru”.
“Salah satu tujuan kita fokus dan semangat menelusuri ini, agar Rakyat NKRI mengetahui secara jelas oknum darimana sesungguhnya yang menghianati mereka. Karena terkait dengan kondisi pendidikan yang kian menyeramkan, sejumlah warga sudah mulai tercium berteriak mencuatkan bahasa“KATA PRESIDEN GRATIS TAPI BIAYA KOK MAKIN SADIS”.
Ini sangat-sangat real sampai ke telinga kami, bukan hanya di kota, tapi jauh lebih parahbermunculan di pelosok pelosok desa terutama di lingkup Sumut dan Aceh. Jujur, kami aktifis LSM KCBI Sumatera Utara dan Aceh, selaku pemangku izin dari Kemenkumham RI No. AHU-0016551.AH.01.07 Tahun 2017, berkomitmen “Balance” menyikapi dinamika politik di NKRI.
Tapi, ketika iklim politik telah terindikasi menyimpang dari tatanan Demokrasi serta terdeteksi secara nyata bahwa ada unsur-unsur berkehendak melumpuhkan kedaulatan NKRI, maka, kami selaku warga NKRI yang tunduk dan patuh pada hukum berlaku, akan menentukan sikap sebagaimana diamanahkan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, “ tegas Situmorang P diamini Telah Purba S.Sos, Landro S, Ferry S, Dates S dan Bangun Benecktus S Spr serta tim lainnya.
Lanjutnya, guna mewujudkan tujuan tersebut, pihaknya mengaku, telah sepakat dan sudah menyusun konsep “Program Monitoring Pendidikan 2 Tahun Anggaran” (PMP 2 TA), untuk wilayah Sumut dan Aceh, yang direncanakan launching pada pekan depan. Justru itu, Lamhot S sangat beraharap agar seluruh elemen berkenan mendukung guna terwujudnya NKRI yang maju tanpa diwarnai sikap keliru.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Berastagi, Sri Henni Saragih, ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan dan aktifis LSM, Kamis, (13/9/2018) (13/9/2018) tidak berhasil. Namun, beberapa oknum yang erat kaitannya dengan SMP 1 Berastagi mengaku bahwa akhir-akhir ini, Kepsek lebih cendrung memerankan sikap ‘buang badan’ ketika muncul tim LSM dan Wartawan. (Friendly S /Belta Sar Tarigan/ Rendy Sinuraya/ Jhosi P/ Junasdi P/Ady Fadli/Timsus).
