Kapolres Karo “Tanggapi” Jeritan Pengungsi

SURAT PERMINTAAN KETERANGAN
Surat permintaan keterangan dari pihak Polres Karo ditujukan kepada saudara Hendra Ginting warga Desa Kuta Tonggal yang direlokasi ke Huntap Surbakti I Lau Mangir Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kab Karo, Sumut. Foto MP | Lamhot Situmorang Pande.

TANAH KARO-METROPUBLIKA | Kapolres Karo, AKBP Benny Hutajulu, S.Ik, melalui Kasat Reskrim AKP. Ras Maju Tarigan, menunjukkan sikap respon positif akan tangisan sejumlah warga pengungsi gunung sinabung asal Desa Kuta Tonggal, Kec Naman Teran, Kab Karo,Sumut,atas tekanan aksi dugaan pungli oleh diduga keras oknum berkompeten.

Terbukti, pasca diterimanya tembusan surat somasi dugaan pungli dari oknum korban atas nama Hendra G (34), Nomor : 283/Tim-BM.Sumut/Som/V/2018, tertanggal 16 Mei 2018, tujuan oknum pengembang diduga pelaku berinisial “MP”, Kapolres Karo AKBP Benny Hutajulu langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan tahap penyelidikan (Lidik).

Hal itu ditandai bahwa Kapolres Tanah Karo telah menerbitkan surat perintah tugas (Sprin), Nomor : Sprin.Gas/403/VI /2018/Reskrim, tertanggal 02 Juni 2018, melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Karo, AKP. R. Maju Tarigan, SH, sebagai landasan implementasi tugas “Lidik” dalam pengumpulan data-pendukung berupa dokumen.

Ini dijelaskan sejumlah Aktifis Tim Baret Merah terdiri dari oknum LSM, Ormas, Wartawan, Pemerhati Korban Erupsi, Pelajar dan Mahasiswa, melalui Penasihat Tim ‘Baret Merah’, LLH Situmorang Pande, didampingi sahabatnya yang juga sebagai penasihat, yakni, Ferry Singarimbun dan Bebas Gintings, kepada kru www.metropublika, Sabtu, (2/6/2018), di Kabanjahe, Kab.Karo, Sumut.

Menurut para penasihat, sebagai alasan real bahwa Kapolres Karo, AKBP Benny H ternilai “Tanggap” terhadap situasi pengungsi tersebut, karena sejatinya oknum korban erupsi HG dkk ingin mengetahui status uang yang berkurang dari dana seutuhnya, yakni, senilai kurang lebih Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah), atas dugaan kebijakan dari oknum selaku pengembang Huntap Lau Mangir I..

Namun, kata mereka, terhitung sampai saat ini (Hari Sabtu, 2 Juni 2018), sudah 18 Hari surat yang dilayangkan kepada oknum pengembang MP,tapi belum menerima jawaban secara tertulis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang berlaku.Dikatakan, sebagai sosok rekanan (Pemborong), MP dinyatakan masih perlu mengikuti diklat guna pemahaman peraturan dan UU berlaku di NKRI.

“Nah, saat pak MP bersikap bungkam dalam menggunakan uang yang bersumber dari rakyat tersebut, justru pihak Polri yakni Kapolres Karo, AKBP Benny Hutajulu menjemput ‘Bola’ guna memperjelas dugaan aksi perampasan hak terhadap sejumlah warga pengungsi yang diinformasikan atas dugaan perlakuan MP cS. Memang, sesuai ketentuan berlaku, sikap tersebut  kewajiban aparatur tertentu.

Tapi, sepengetahuan kami, sejak Indonesia Merdeka, baru kali ini terjadi pelayanan ekstra dari pihak aparat Polisi yang bertugas di area “Bumi Pertumpahan Darah” (Tanah Karo) yang dikenal sebagai salah satu wilayah penentu bebasnya NKRI dari tangan para penjajah. Fakta implementasi tugas “Pro Rakyat” ini sangat kami apresiasi dan hal ini diharap jadi tauladan bagi jajaran lainnya.

Justru itu, dalam kesempatan ini, kami dari Tim ‘Baret Merah’ menyarankan agar oknum pengembang  MP relokasi Lau Mangir Huntap Surbakti I,  berkenan menentukan sikap positif terkait surat kami. Kami juga berharap, untuk kedepan, Bupati Karo agar lebih selektif merekrut rekanan dan Tim ,” pinta LLH Situmorang P dan sahabatnya, Sabtu, (2/6/2018) di Mes Tim BM Karo Jln Letjend Jamin Ginting Kabanjahe.

Sebagai bukti otentik “Sikap Tanggap” Polri khususnya Polres Karo berkaitan keluhan sejumlah pengungsi di Lau Mangir tertuang dalam surat Nomor : B/380/VI/2018/Reskrim, Perihal Respon Positif  Atas Pengaduan Masyarakat,  dan dapat hadir di Polres Karo memberikan dukungan berupa petunjuk tambahan bagi Tim Khusus Polres Karo yang  melakukan aksi Lidik demi kelancaran proses pengungkapan.

Sementara itu, oknum perwakilan korban erupsi sinabung yang juga menjadi korban dugaan perampasan Hak , Hendra Ginting, (34), mengaku telah merasa lega setelah menerima surat dari Polres Karo bernomor : B/381/VI/2018/Reskrim, Perihal Permintaan Keterangan serta Kalrifikasi soal adanya aksi dugaan pungli terhadap pengungsi di Huntap Surbakti I Lau Mangir Desa Surbakti Kec Simp.Empat Karo .

“Jujur bang, saya langsung merasa lega begitu mengetahui bahwa adanya surat panggilan dari Polres Tanah Karo terkait dugaan perampasan hak-hak kami oleh pengembang berinisial MP yang tersinyalir tidak dilakukan dengan cara tunggal. Aksi tega inipun telah diprediksi Tim ‘Baret Merah’ bahwa hal itu dilancarkan atas dasar perencanaan matang oleh Tim penanganan yang bertugas di Huntap Lau Mangir.

Seperti penjelasan penasihat Tim BM bang LLH Situmorang (Lamhot Situmorang Pande), bahwa  semua yang kami alami dalam penggunaan dana Rp.110 Juta, dinyatakan tidak lepas dari tatanan dugaan “Pemanfaatan Kondisi”. Hemat saya, statemen abang itu benar adanya. Pasalnya, pihak Tim penanganan selalu membuat surat pernyataan untuk kami teken dalam setiap kebijakan yang dilancarkan.

Makanya, sejak dari awal batin saya tidak menerima semua konsep yang diterapkan Tim penanganan yang terdiri dari Pemkab Karo melalui BPBD, TPRM pak Toib, Rekompak pak Tomo termasuk pengembang MP.  Tapi, barangkali dikenal sosok manusia bandal, sehingga tidak ada satupun pihak yang merespon ketika saya mengkritisi selama ini,” ujar Hendra penuh tetesan air mata.

Lanjut Hendra, jika nantinya ayahnya yang saat ini dirawat inap salah satu RS di Medan harus menyudahi sisa kehidupan perih dampak konstruksi bangunan yang kaya akan angin malam itu, dirinya bersama pihak keluarga sudah lapang dada. Tapi Toib TPRM, Tungo Rekompak termasuk Bupati Terkelin Brahmana akan saya perjelas seputar konstruksi bangunan  serta dasar kajian kelayakan LUT 85 M2.

Perlu saya tegaskan, bahwa apa yang selama ini dilakukan pihak Pemkab Karo terhadap kami seluruh warga pengunsi di pos-pos pengungsian, kata Hendra, tidak lain hanyalah seremoni belaka. Istilah “Disclaimer” tetap menjadi kalimat yang kami nilai cuci dosa dunia, faktanya, dirinya bersama sebagian saudaranya yang berasal dari luar asal desanya bertahan hidup tanpa Jatah Hidup (Jadup) sampai saat ini.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Karo, AKP Ras Maju Tarigan, SH, melalui Kanit Tipikor Aiptu Laksana Perangin-angin SH, disampaikan Katim I Tipikor Polres Karo, Bripka Pol Dedy Naibaho, ST, Sabtu, (2/6/2018), mengaku bahwa tugas khusus yang ditangani rekannya Brigadir Abdul Tarigan SH, adalah atas perintah Kapolres AKBP Benny H melalui Kasat Reskrim yang bakal ditelusuri dengan seksama.

Tim personil Tipikor (Aiptu Laksana Perangin-angin SH, Bripka Dedy Naibaho ST,Brigadir Abdul Tarigan SH) yang telah berhasil mengungkap kasus Korupsi Dishub Karo TA 2015 itu, mengaku akan komitmen “Siap 24 Jam” dalam hal upaya pengungkapan keluhan pengungsi dugaan pungli sebesar kurang lebih Rp. 402.000.000, tersebut sebagaimana telah di sarankan para pipmpinannya.

“Jadi tolong disampaikan kepada rekan-rekan kita, bahwa Tim kita khususnya jajaran “Saber Pungli”  tetap komitmen menjalankan tugas penelusuran informasi yang telah disarankan pimpinan dan diamanahkan aturan serta perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan penerapan konsep kerja kita.

Dalam penelusuran ini, kita sepaham menerapkan kebijakan peningkatan tugas, namun, tetap komitmen tetap berjalan diatas rel hukum,” tukas Bripka Dedy Naibaho ST diamini Brigadir Abdul Tarigan dan Brigadir Imanuel Sinaga, dalam menyikapi Tim BM yang terdiri dari sejumlah Wartawan. SEMOGA SUCSES & BRAVO POLRI..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Red// 01 MP-LSP/Firman HM/Julman SS/Randy/Josi S/Adi/Tim BM).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *