Kapolres Karo “Bubarkan” Penadah CPO Bukti ‘No Fee’ ?

Wartawan Metropublika | Foto / Julman

TANAH KARO-METROPUBLIKA |  Sebagai bukti A1 bahwa pihak kepolisian tidak menerima “Fee” dari dugaan aksi gembong penadah Crude Palm Oil (CPO) selama kurang lebih setahun, Kapolres Karo AKBP Benny Hutajulu, melalui Kanit Tipiter, Sabtu, (5/5/2018), membubarkan aktifitas dugaan penadahan CPO di seputar Desa Garingging, Merek, Karo, Sumut.

“Dimana kamu lae, kamu bilang mau kamu laporkan ke Kapoldasu Irjen Pol Drs Paulus Waterpaw  soal adanya dugaan  aksi gembong penadah CPO itu di Karo. Tersinggung pak Kapolres karena kamu tanyakan soal ada Fee nya atau tidak. Dimana rupanya lokasinya lae, soalnya kami sudah kesana, tapi nggak ada,” ujar Kepala Unit Tipiter Polres Karo, Iptu  A Nainggolan, Jumat, (4/5/2018).

Namun, Simbolon mantan ‘PM’ itu diduga menyempatkan waktu singkat, ngotot bergerillya mengambil keuntungan di Garingging. Terbukti, Sabtu dinihari, (5/5/2018) sekira pukul 13.00 Wib, sumber dari lokasi aksi CPO Desa Garingging menyatakan bahwa permainan tersebut justru semakin meningkat. “Makin parahpun bang, puluhan truk CPO sedang ngantri di tempat biasa,” ujar sumber.

Sabtu, (5/5/2018), sekira pukul 10.00 Wib, kru Metropublika, mendapat informasi dari BN.M (39), bahwa CPO di Desa seputaran Garingging, Kecamatan Merek, sudah distop pihak Polres Karo. Sumber lain, seperti rekan-rekan supir juga memberikan pernyataan yang sama dengan BNM. Namun, sejauh ini tim wartawan belum berhasil mendapat informasi akurat dari Kapolres Karo.

Namun, sejumlah warga Kecamatan Merek dan Kecamatan Kabanjahe memberikan pernyataan positif menyikapi “Fee” yang diduga diserahkan sesuai jadwal kepada Kapolres Polres Karo. “Nah, sikap tanggap Kapolres Tanah Karo,  AKBP Benny Hutajulu melalui Tim Tipiter itu merupakan bukti nyata bahwa mereka sama sekali tidak menerima fee. Terbukti mereka membubarkannya.

Tapi, kalau dugaan illegal itu masih berlangsung setelah konfirmasi dan diberitakan di sejumlah media, nah itu sudah lain ceritanya. Berarti sudah jelas-jelas ada jalinan komunikasi antara Kapolres Karo dengan diduga tim penadah CPO yang disebut-sebut dikendalikan oknum pensiunan ‘PM’ itu. Jadi, kita tunggu saja bagaimana kebenaran pak Kapolres sesuai fakta lapangan nanti,” ujar warga bergantian.

Lanjut warga bermarga Munte, jika permainan itu terulang kembali, tegasnya, dirinya berjanji tidak akan bersedia lagi membayar pajak apapun kepada negara. Dikatakan, kalau bayar pajakpun sudah pasti sia-sia, karena pajak untuk gaji Polisi itu tidak akan bermanfaat bagi rakyat terutama untuk warga Tanah Karo. Perlu rakyat pahami bahwa gaji Polri bersumber dari rakyat tentu mengharapkan manfaat.

Contoh-contoh sudah banyak didepan mata, karena rakyat di zaman now tidak lagi sebodoh dulu. Karena rakyat sudah bisa belajar dari internet untuk mengetahui tugas pokok fungsi Polri. Caranya, isi paket internet android, ucapnya, lalu rakyat sudah bisa mengetahui aturan yang berlaku di NKRI. Justru itu, kita harus sadari bahwa Polri kita gaji bukan menghianati rakyat NKRI agar cepat mati.

“Ai ra homa ham mambere gaji ni jolma laho pamatehon nasiam? Anggo pamangus ai do ganup i lindungin dohot ilayani jala iayomi nasida, ban dikakku pe lang ai. Suru ma ijomak-jomakna asar ni apporik ai.  Au lang ra  molo sonai  do carana abbiah, jelas ma ai”.

Artinya: Apa kamu setuju menggaji orang untuk ‘mematikan’ kamu, kalau toh juga para bandit itu yang akan dilindungi, dilayani dan diayomi, untuk apaku itu. Suruh saja dipegang-pegang mereka sarang burung itu, aku tidak akan setuju jika memang begitu caranya bro, jelas saja,” ujar Munte dengan logat bahasa “Sipitu Huta” sembari menunjuk tim wartawan. (Firman HM /Julman SS).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *