JPKP dan KCBI Telusuri Info Pembodohan Petani Karo

Petani warga Desa Simolap, Tigabinanga, Karo, yang tidak menerima pupuk subsdidi mengajak Tim Kontrol Sosial berpose di lahan cocok tanam jagung yang  penaburan pupuknya stabil. Foto Metropublika.com / Lian Situmorang.

TANAH KAROA-METROPUBLIKA |Aktifis DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) dan PC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Kabupaten Karo, menelusuri informasi indikasi aksi pembodohan terkait penyaluran bantuan bibit jagung Kementan RI dan penyetopan distribusi pupuk bersubsidi terhadap sejumlah petani di Desa Simolap,  Kecamatan Tigabinanga, Karo, Sumut, Rabu, (11/4/2018).

Ibu-ibu RT warga Desa Simolap ketika memberikan keterangan kepada Audit Investigasi JPKP dan LSM KCBI Kabupaten Karo. Foto MP / Lians Situmorang.

Pantauwan kru Metropublika di lokasi, Rabu, (11/4/2018), sejumlah petani warga Desa Simolap, Karo, masing-masing , Bungantaria Br Sembiring (43), Anna Br Sebayang (51), Sendah Br Ginting (80), yang tergabung dalam Kelompok Tani Lembo, memberikan pernyataan kepada Tim Kontrol Sosial bahwa pihaknya telah dikelabui pihak pemerintah setempat soal bantuan benih jagung dan pupuk subsidi.

Secara bergantian, warga mengisahkan bahwa pada tahun lalu, tepatnya pada Hari Rabu, Tanggal 20 September 2017, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dibawah kendali Kepala Desa Simolap, Gembira Ginting, membuat suatu kebijakan penyaluran bantuan bibit jagung jenis Pioner P35  dengan cara membagi rata kepada seluruh warga dengan rincian 15 Kg per KK.

Pada saat itu, lanjut warga, Kades memberikan pernyataan bahwa siapa saja  yang tidak berkenan dengan konsep bagi rata tersebut dinyatakan tidak menerima bantuan bibit jagung. Karena menurut Kades, metode tersebut  merupakan hasil musyawarah sebelumnya . Sementara, saat rapat di balai Desa, banyak warga yang menampik kebijakan tersebut karena dianggap menyimpang dari juknis.

“Waktu rapat, kami jelas-jelas menolak kebijakan Kepala Desa karena metode tersebut  ternilai telah menyimpang dari ketentuan. Alasannya, warga yang tidak punya lahan pertanian pun turut menerima bantuan sehingga muncul jual beli bantuan. Padahal penerima itu banyak yang berstatus PNS, Pedagang dan macamlah yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian.

Hal janggal, pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) justru mengamini konsep yang digagas  pihak aparat Desa tanpa memikirkan dampaknya. Hal janggal, oknum Babinsa`pun turut mengikuti irama perangkat Desa dan menujukkan sikap kurang berkesan. Hal ini sudah kami sampaikan kepada Kadis Pertanian Karo, Sarjana Purba, tapi sama jawaban Kadis tidak membuahkan soulsi bagi petani,”  kesal warga.

Lagi pengakuan warga, mirisnya, ketus warga lagi, perdebatan bantuan bibit tahun lalu justru berdampak ke penyaluran bantuan pupuk subsidi tahun 2018. Faktanya, warga yang mengkritik kebijakan penyaluran bantuan benih jagung tahun lalu, justru tidak mendapatkan pupuk subsidi pemerintah tahun 2018 dengan dalih pengajuan permohonan sudah lewat batas waktu.

“Kami sangat menyesalkan sikap pihak terkait khususnya aparat desa disini yang menyatakan bahwa  kami warga NKRI tidak bisa lagi menerima pupuk bersubsidi dengan alasan telat waktu pengajuan penebusan. Padahal, setelah kelompok tani lainnya  menerima pupuk, kami sudah menelusurinya. Tapi petinggi di Desa ini ngotot dengan statementnya bahwa pengajuan kami sudah lewat batas,”  ujar warga lagi.

Sepengetahuan warga, petani warga Desa Simolap  yang tidak menerima pupuk bersubsidi ada sejumlah 4 (Empat) KK (Kepala Keluarga) yang tergabung dalam Kelompok Tani Lembo. Warga juga menjelaskan bahwa jumlah pupuk subsidi yang biasanya diterima , Urea 3 Zak (150 Kg), Ponska 1 Zak (50 Kg), SP 25 Kg. Tapi, saat ini mereka mengkorting pupuk cocok tanamnya, sehingga pertumbuhannya jauh dari harapan.

Mendengar seluruh keluhan warga, Tim Monitoring keluhan petani karo didominasi Waka DPD JPKP Kabupaten Karo, Lamhot Situmorang, Hendra S Milala selaku Tim Relawan Jokowi dan Manager Investigasi LSM KCBI Kabupaten Karo Dates Sinuraya, berjanji akan menindaklanjuti kebenaran pernyataan warga petani Desa Simolap yang diketahui hingga berdampak tercekalnya roda ekonomi.

“Kami berjanji akan menindaklanjuti pernyataan warga ini dengan tuntas terhadap oknum-oknum tertentu yang sudah disebutkan petani. Jika pernyataan itu benar, kami akan menindaklanutinya hingga ke pihak  Kementerian Pertanian RI. Karena sesuai arahan Pembina JPKP bapak Ir. H. Joko Widodo baru-baru ini,  agar seluruh jajaran JPKP diharap  fokus memonitor segala kebijakannya demi terwujudnya harapan rakyat.

Sementara itu, sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 1397 / RC. 110 / C / 12 / 2016, Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Dirjen Tanaman Pangan Tahun 2017,  bahwa  ketentuan jumlah bantuan bibit jagung yang akan diterima petani berdasarkan data luas lahan. Penerima bantuan benih jenis Pioner P35 sebanyak 15 Kg per Hektar dan maksimal hanya untuk 2 H lahan (30 Kg) per KK,” ujar Lamhot S.

Selanjutnya, bantuan lainnya meliputi Pupuk Urea 50 Kg, Pestisida, Traktor Roda 4/500 Hektar, Traktor Roda Dua / 10 Hektar, Alat Tanam Benih/ 10 Hektar, Dryer (Pengering), Mesin Pipil, Corn Harvester dan Mesin Pompa Air. Sementara mekanisme Pengadaan Benih dan Pupuk berpedoman pada peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 atau perubahannya Perpres No. 4 Tahun 2015.

“Jadi, khusus untuk pengadaan benih, pihak terkait wajib melalui e-Purchasing  berdasrkan Katalog Elektronik dengan kata lain “e-catalogue” di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP). Nah, dalam hal ini, mari kita turut memonitor praktek lapangan  demi terwujudnya harapan petani kita dan harapan Pemerintah Pusat sesuai bunyi “Nawa Cita Joko Widodo”.

Kita harus bersikap tegas ketika ada pejabat tertentu yang menerapkan kepentingan lain hingga berdampak gagalnya kepentingan rakyat. Kepentingan bisa saja ditolelir dengan catatan terealsiasi dulu kepentingan rakyat dengan cepat, serta tepat manfaat,”  tutup Lamhot Situmorang diamini Dates Sinuraya dan Hendra S.

Sementara itu, Kepala Desa Simolap Gembira Ginting dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Sarjana Purba, SP ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu, (11/4/2018),  seputar pernyataan sejumlah petani jagung atas terjadinya dugaan penyimpangan penyaluran bantuan di Desa Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Karo, Rabu, (11/4) tidak berhasil.  (Red-01-LSP/Randy Sinuraya/Lians/Tim Kabinet).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *