Inspektorat Karo “Bohong” Soal Indikasi KKN Proyek 2015

                                      PESAN SINGKAT (SMS) DARI KEPALA INSPEKTORAT KARO DAN PENGACARA WARGA.                                                 Kuasa Hukum Warga Desa Simolap Sumber Alam Sinuraya SH MH Ketika Menghubungi Pihak Berkompeten Berkaitan Indikasi KKN Pembangunan Sumur Bor di Desa Simolap Kec Tigabinanga Kab Karo Sumut. Foto | Julman Syahril Selian.

 

METROPUBLIKA – TANAH KARO | Kepala Inspektorat Kabupaten Karo, Philemon Brahmana, SH, diduga keras telah membohongi warga Desa Simolap, Kecamatan Tigabinanga, Kab Karo, Sumut, terkait tindaklanjut pelaporan dugaan penyimpangan pembangunan proyek APBD Karo TA 2015.

BACA LAGI PAK BRO……..Klik Disini—————> “PENGADUAN PROYEK APBD KARO 2015 MENCUAT”

Faktanya, Philemon Brahmana, SH, kepada Metropublika, Minggu lalu, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan dan dokumen menyahuti laporan warga Desa Simolap, tertanggal 09 Nopember 2017, melalui jajarannya B. Roy Ginting, melalui kuasa hukum  warga, Sumber Alam, S, SH, MH.

“Selamat pagi pak, penjelasan dan dokumen sudah disampaikan staf saya  (sdr. Beny Roy Ginting)  langsung. kepada pihk pengacara warga simolap. tks, “ tulis Philemon Brhamana, SH, via pesan singkat (SMS), pada hari Senin, Tanggal  23 July 2018, Pukul 09 : 57 : 54 WIB (Waktu Indonesia Barat).

Sementara, Kuasa Hukum (Lasthebber) warga Desa Simolap, Sumber Alam Sinuraya, SH, MH, Sabtu, (4/8/2018), sekira pukul 14.00 WIB, kepada Metropublika,mengaku belum ada menerima berupa penjelasan ataupun dokumen dari pihak Bupati atau Inspektorat Karo berkaitan laporan kliennya.

“Mulai masuk surat ke Bupati dan Inspektorat Karo, sejak 09 Nopember 2017 silam, sampai detik ini,  dokumen apapun atau satu kalimat bahasa belum ada saya terima terima dari Bupati atau Inspektorat Karo menyangkut pelaporan klien saya. Pernyataan Itu merupakan fitnah bagi rakyat.

Terus terang, saya sangat kecewa dengan sikap Bupati Karo yang terkesan minim transfaran kepada warga, khususnya masyarakat yang bermukim di seputar kecamatan Tigabinanga yang mengharapkan sikap transfaran pemerintah karo sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2008, Tentang KIP.

Amatan saya, ada beberpa item keluhan warga Desa Simolap, namun, sampai saat ini, satupun belum ada solusi bersifat membangun. Mulai mencuatnya keluhan benih jagung, pupuk dan termasuk laporan soal pembangunan sumur bor, tapi satupun tidak menuai pencerahan solutif,” tukas penasihat DPD AMPI itu.

Sementara itu, salah seorang perwakilan warga, Mr. L. Ginting, (59), kepada Metropublika, Sabtu, (4/8/ 2018), mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah kabupaten karo menyoal keluhan-keluhan warga Desanya sejak 2 (dua) tahun lalu yang hingga saat ini tidak mendapat solusi konstruktif.

“Sejak dua tahun silam, keluhan dari warga Desa Simolap Kec Tigabinanga,khususnya di bidang pertanian dan termasuk pembangunan infrastruktur, baik dari APBD maupun Dana Desa (DD), sama sekali diabaikan oleh pihak pemerintahan walau sudah disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Paling menyakitkan,  Pemkab Karo justru berbohong secara terang-terangan, menyikapi laporan penggunaan anggaran. Ini luar biasa sekali, tidak ada pemerintah di Indonesia ini seperti yang dialami warga Desa Simolap.  Soal pupuk, “Data Simluhtan” sudah mengindikasikan adanya kejanggalan.

Tapi, didiamkan seakan tidak ada permasalahan ditengah kehidupan warga petani jagung yang tengah menjerit dibawah tekanan pembodohan pihak-pihak yang telah berkolaborasi. Rekan-rekan dari LSM KCBI dan JPKP sudah memberikan akses mengungkap mafia penjualan benih jagung bantuan Kementan RI, tapi Dinas terkait pura-pura bodoh. Bubarkan saja pemkab karo ini,” ujar Ginting emosi, didampingi aktfis LSM KCBI, Dates Sinuraya. (Red 01-LSP/Rendy Sinuraya/ Metodius).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *