Gubsu Diminta Sikapi Problem PT.DRM di Siosar

 

Area permukiman korban erupsi sinabung di kaki deleng sibuaten siosar yang sebelumnya lumbung kayu hutan produksi (pohon pinus milik negara) yang dituding meotde penebangannya dan cara hitung PSDH diduga sarat penyimpangan. Foto MP / Julman S.

METROPUBLIKA-TANAH KARO | Gubernur Sumatera Utara, Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M. Si, diminta agar segera menyikapi keluhan warga Desa Pertibi Tembe Kecamatan Merek, Karo, Sumut, terkait janji palsu perbaikan jalan rusak serta dugaan penyimpangan lainnya oleh PT.Dewantara Radja Mandiri (DRM) selaku rekanan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II (Dua) Siosar.

Karena segala bentuk kerancuan serta dampak buruk akibat pemanfaatan kayu hutan produksi kawasan siosar oleh pihak PT. DRM menjadi tanggungjawab penuh Gubernur Sumut dan Menteri LHK sesuai Pasal 21 Ayat 1-4 BAB VI Pengendalian dan Pengawasan, Permen LHK RI Nomor : P.71/Men LHK/Setjen/HPL3/8/2016, Tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Selanjutnya hal-hal yang diatur Permen LHK P.71 meliputi, Tagihan ataupun Pemungutan Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakan (GRT), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH), Iuran Izin Usaha Pemnafaatan Hutan (IIUPH). Sebagaimana tertuang dalam ayat (1), bahwa pihak pengendalian dan pengawasan dimaksud adalah Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumatera Utara dan Balai.

Ini diungkap sejumlah Aktifis Tim Barisan Reaksi Cepat Membangunan Daerah (Tim ‘Baret Merah’), Prima A.S SH MH, didampingi Firman HM, Susi H. Naibaho, S. Hut dan Bangun Benectus Silalahi Spr kepada sejumlah Wartawan, Sabtu (14/4/2018), di Kabanjahe, saat menanggapi adanya tudingan warga Desa Pertibi Tembe bahwa pihak PT DRM dinilai telah membohongi rakyat dan menipu pemerintah pusat.

Dikatakan Prima Sitanggang, untuk mewujudkan harapan sejumlah warga lingkar siosar khususnya masyarakat Desa Pertibi Tembe, beliau menyarankan agar warga tidak mengaplikasikan konsep ekstrim karena metode itu berpotensi menimbulkan kerugian. Namun, pemuda penyandang Master Hukum dari Uneversitas Sumatera  Utara (USU) tersebut menekankan agar warga senantiasa bijaksana menyikapinya.

Lanjutnya, menyahuti tudingan miring warga soal indikasi penyimpangan penebangan kayu hutan produksi di Siosar soal adanya kayu berserakan dan busuk, serta pelanggaran batas sesuai ketentuan dalam IPK dan janji palsu perbaikan jalan rusak, dinyatakan merupakan tugas bersama. Dijelaskannya, mengawasi dan memperjelas asset negara tersebut bukan hanya pemerintah, tapi peran rakyat juga  turut diharapkan.

Bedanya, katanya lagi, pejabat bersangkutan diikat Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang merupakan pihak yang “bertanggungjawab penuh” akan tugasnya, dalam hal ini mengelola asset negara pemanfaatan kayu Hutan Produksi Siosar yang mengacu pada Permenhut LHK P.71 sementara rakyat  NKRI dipersenjatai “Hak Monitoring dan Melaporkan” sesuai Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999, Tentang Peran Serta Masyarakat.

Selanjutnya, UU Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Vide (2) Pasal (3) Ketetapan MPR RI No. VIII Tahun 2001, Tentang Arah dan Kebijakan Pemerintah RI yang melibatkan elemen masyarakat dalam upaya pengawasan penggunaan/pengelolaan anggaran bersumber APBD, APBN, (BUMN, BUMD) dan pihak lain, guna upaya pencegahan dan percepatan pemberantasan aksi KKN.

“Jadi, berdasarkan fakta, disamping disamping warga menagih janji pihak PT.DRM guna perbaikan jalan rusak, mereka juga telah melaksanakan tugas tambahan monitoring sebagaimana diatur Undang-Undang berlaku di negeri ini. Suatu hal yang jadi pertanyaan, apakah pihak-pihak terkait telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik? Tentu ini mengharapkan jawaban sesuai kenyataan lapangan,” tutupnya.

Secara terpisah, situasi penebangan kayu hutan produksi siosar, turut ditanggapi Ketua DPC  Barisan  Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Kabupaten Karo, Paul Maruly Silalahi,  Sekda DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Karo, Dra. Rosmitha Gintings serta Ketua PC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Karo, Rudi Surbakti, Minggu, (15/4/2018), di Kabanjahe.

Menurut Maruli, pernyataan Prima Ananda Sitanggang  SH MH dinilai konstruktif, beliau mengacungkan jari jempol akan sikap sosok muda bergaris keturunan “Parna” itu dalam menanggapi situasi pemanfaatan kayu produksi siosar. Dijelaskannya, keluhan rakyat yang mendasar merupakan keluhan kita bersama yang harus ditanggapi dengan cepat tepat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat.

“Terus terang, saya salut dengan konsep penentuan sikap adinda Prima Ananda Sitanggang SH MH yang saya ketahui sosok pemuda Batak kelahiran Tanah Karo. Secara pribadi saya cukup bangga, karena berketepatan Ketua Bara JP  Provinsi Sumut bergaris keturunan “Parna” dan warga yang komplein atas sikap janji palsu pihak PT. DRM mayoritas “Parna” dan yang menanggapi secara yuridis juga “Parna”.

Jadi harapan saya, mari kita sikapi situasi ini dengan konsep kekeluargaan tanpa harus memicu suatu keributan bermuara kerugian. Kepentingan kita tidak lain daripada menginginkan sejahtera yang kita harapkan melalui sentuhan pemerintah. Dalam kondisi ini, jangan sampai terjadi istilah Tikus Mencuri Ikan Tapi Kucing Dipukuli. Solusinya kekeluargaan, manfaatnya bagi semua orang,” pinta Maruli.

Sementara Ketua PC LSM KCBI Karo, Rudi Surbakti yang dikenal merupakan sosok dari awal start konsep pihak pemerintah telah berbaur di siosar menanggapi secara singkat padat dan tepat. “Jika tudingan warga benar adanya, maka, pihak PT. DRM wajib bersedia membayar segala tunggakan PSDH, DR, termasuk DPEH, karena itu adalah asset negara dan hak kita bersama,” ujarnya singkat.

Sedikit beda dengan pernyataan Ketua DPD JPKP Karo, Josua Ketaren, melalui Sekretaris Daerah DPD Ex Jokowi Presidenku (JPKP-Red) Karo, Dra. Rosmitha Gintings. Menurutnya, guna mengantisipasi timbulnya hal-hal yang berpotensi memperkeuh suasana, pihak PT.DRM bekerjasama dengan pihak Dishut Provinsi Sumut diminta segera menepati janjinya kepada warga Desa Pertibi Tembe. (Red-01/L@ms/Julman S/Rendy Sinuraya).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *