Dipungli, Pengungsi Sinabung ‘Ngamuk’ di BPBD

ASN di BPBD Karo menagku sebagai staf bidang RR, Senin, 9/7/2018, menegaskan kepada oknum korban pengungsi yang diduga dipungli pengembang “MP” menyatakan bahwa korban tersebut salah tempat mengadu keluhannya. Foto | M. METODIUS. M

METROPUBLIKA – KORBAN SINABUNG  | Oknum pengungsi gunung sinabung, Hendra Ginting, (34), asal Desa Kuta Tonggal, Kecamatan Naman Teran, Karo, Sumut, Senin,  (9/7/2018), sekira pukul 15.00 Wib, ngamuk di Kantor BPBD Karo, Jln Jamin Ginting, Kabanjahe.

Hendra Ginting, salah seorang korban pengungsi yang diduga dipungli, berfose di jalan menuju Huntap Surbakti I Lau Mangir, Desa Surbakti, Kec Simp Empat. Karo, Sumut. FOTO MP | Eqin Singarimbun Jogja.

Oknum korban sinabung yang direlokasi ke Huntap Surbakti I Lau Mangir, Desa Surbakti, Kecamatan Simp Empat, Karo,  itu, didampingi satu orang rekannya pengungsi sinabung asal Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran, Kab Karo, yang juga mengaku siap mendampingi penelusuran pungli.

BACA JUGA——–Klik—–> USAI DIBODOHI PENGUNGSI DIPUNGLI

Aksi dadakan Hendra Ginting yang mengatas namakan perwakilan 67 KK warga Huntap Surbakti, Lau Mangir tersebut, spontan membuat heboh warga dan sejumlah PNS yang bertetangga dengan Kantor BPBD Karo, yakni, Dinas PUD dan Dinas Sosial akibat volume suara.

Amatan Metropublika, Senin, (9/7/2018), sebelum masuk ke ruangan BPBD, Hendra Ginting sempat menyahuti sapaan salah seorang wartawan dan menyatakan bahwa dirinya mau mempertanyakan apa alasan pihak BPBD Karo, sehingga tega diam walau korban 67 KK dipungli 402 juta.

BACA LAGI BRO——> KAPOLRES KARO “TANGGAPI” JERITAN PENGUGSI

Berselang kurang lebih 5 menit, terdengar suara keras dan memukul meja antara perdebatan Hendra G dengan seorang  staf Bidang RR. Perdebatan berwarna volume suara yang tinggi serta sentakan pukulan meja di Kantor BPBD Kab Karo mengundang perhatian warga dan PNS sekitar BPBD.

“Saya mau memperjelas kalian semua yang di BPBD ini, mengapa kalian tidak keberatan ketika kami warga 67 KK yang direlokasi ke Huntap Lau Mangir dipungli pengembang. Apa maksud kalian, ada apa dengan kalian semua, apa memang kalian senang kalau kami melarat dan sekarat.

LAGI LAGI BACA SOLUSINYA———> Klik—> KOMPAK SINABUNG HARAPKAN “DISKRESI” SOAL PUNGLI

Tidak ada alasan, kalian harus menjelaskan apa yang melatarbelakangi sehingga tega membiarkan kami dibodohi serta dipungli pengembang. Walaupun kami korban bencana, kami juga warga NKRI yang memiliki hak memperjelas kinerja kalian,” bentak Hendra Ginting.

Menyikapi pernyataan oknum korban sinabung yan mengaku dipungli lewat permainan administrasi bangunan relokasi mandiri, salah seorang staf di BPBD Karo bidang RR menyatakan bahwa Hendra G selaku korban bencana salah tempat menuangkan keluhannya di Kantor BPBD.

“Kepala BPBD lagi dinas luar, pak Suharta lagi keluar makan siang. Jadi yang anda cari tidak ada disini, lagian anda tidak pada tempatnya berbicara. Nanti saya sampaikan apa yang anda beritahukan ini,” ujar Staf Bidang RR BPBD Kabupaten Karo, sambil menyarankan Satpam mengusir Hendra.

Kepada wartawan, Senin, (9/7/2018), Hendra Ginting, selaku Sekjen Komunitas Terdampak dan Pengungsi  G Sinabung (KOMPAK SINABUNG), mengaku bahwa kehadirannya di BPBD Karoitu ingin bertemu Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Karo Ir. Martin Sitepu.

Selain Kalak, dia ingin menemui Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi (RR) BPBD Karo, Suharta Sembiring ST, dan IRPAN PPK Kegiatan Penanganan Bencana Sinabung TA 2018. Dikatakan, keberadaannya di BPBD Karo selaku  perwakilan 67 KK itu ingin mempertanyakan 3 (Tiga) Hal penting.

Menurutnya, tiga hal yang ingin dipertanyakan meliputi ; (1). Apa alasan BPBD Karo, sehingga kami dibiarkan di pungli dan dibodohi pengembang  berinisial “MP”warga Suka Tendel. Apakah menurut BPBD Karo,pungli 6 juta itu merupakan bagian dari juknis Relokasi Mandiri.

Selanjutnya, (2). Analisis dan kajian apa serta berdasarkan survey kapan serta dimana, sehingga muncul jumlah rincian uang penanganan Relokasi Mandiri sebesar Rp.110.000.000,- per KK, jadi, kami ingin tahu secara Real jawabannya, jika tidak, KOMPAK SINABUNG segera mengambil sikap.

Untuk yang ke (3). Berapa anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat melalui BNPB RI untuk T.A 2018, sebagaimana diinformasikan sebagai PPK nya adalah Irpan serta untuk apa saja dan dimana lokasi penggunaannya, dan apa memang benar rekanan dibebankan istilah “KW” sebesar 20 %.

“Sebagai tambahan pertanyaan kami selaku warga korban langsung dan korban terdampak erupsi G. Sinabung, apakah kami tidak diperbolehkan mengerjakan hal-hal kegiatan sederhana yang diperkirakan dapat kami lakukan dengan baik yang hasilnya siap diuji publik pakai perangkat khusus.

Jika kami yang mengerjakan kegiatan untuk pengungsi hasil fisik kegiatan kami persilahkan ke publik untuk diuji sesuai item kegiatan. Jika hotmik atau fisik bangunan, maka, sesuai aturan berlaku, kami persilahkan warga untuk mengujinya pakai Alat Uji Aspal dan Hammer Beton.

Jika benar-benar tidak ada istilah”KW” yang angkanya terprediksi hingga mencapai 20 %, KOMPAK SINABUNG berani dan siap mendonasikan 50 % dari keuntungan terhadap anak pelajar pengungsi dengan metode penyerahannya secara bergiliran dan konsep ini dibuat di Notaris,” ujar Hendra.

Lanjutnya, karena menurut Hendra, anak dari korban erupsi pun cukup banyak penyandang Insinyiur Tekhnik Sipil, dan Sarjana Ekonomi yang mumpuni yang diketahui mayoritas alumni Universitas ternama di Indonesia. Permohonan pihak KOMPAK SINABUNG itu, sudah ready dan di acc para penasihat.

Pada kesempatan itu, Hendra Ginting, mengaku ada kesilapan saat melontarkan kalimat kepada wartawan yang sedang meliput melalui shoting. Justru itu, dirinya mohon maaf bagi seluruh wartawan yang benar-benarbertugas sebagai pilar ke Empat di NKRI khususnya peliputan korban sinabung.

Sementara itu, Ferry Singarimbun, SE, warga Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumut, ketika dihubungi wartawan via selulernya, Selasa,(10/7/2018), mengamini seluruh penjelasannya Sekjennya berkaitan konsep  konsep yang diajukan Sekjennya Hendra Ginting.

“Apa yang dijelaskan saudara kita Hendra Ginting, selaku Sekjen KOMPAK SINABUNG, merupakan hasil musyawarah dengan sejumlah jajaran termasuk dengan figur-figur baik hati dan tulus yang terhormat para penasihat khusus kami domisili di DKI Jakarta, Medan dan sebagian di Tanah Karo.

Tawaran luar biasa tersebut bukan hanya angan-angan belaka, konsep itu sudah kita ajukan setahun yang lewat, dalam pengelolaan lahar dingin utnuk bekerja sama dengan pihak PT. Brantas dan PT. PP yang membangun Sabodam di lokasi lahar dingin erupsi Gunung Api Sinabung.

Itu kita buat tertulis, metode pegelolaannya kita sesuaikan dengan UU No.24 Tahun 2007, menganut konsep ” SEPTY ” bagi setiap pekerja, bagi hasilnya ke seluruh masyarakat cukup jelas dan dibuat tertulis serta dilampirkan dalam surat permohonan kepada pihak PT dan Bupati Karo melalui BAPPEDA Bapak Ir.Nasib Sianturi.

Tapi setahun sudah, hingga saya meneteskan air mata memohon dan mengemis kepada petinggi di Karo, aparat TNI di Wilayah Koramil Tiganderket, tapi satupun tidak ada yang menggubris. Padahal, semua metode surat, seperti metode kelola dan pembagian ke masyarakat,” ujar Ferry bernada sedih.

Lanjutnya, semua konsep yang kita ajukan, kita laksanakan sesuai saran PT. Brantas, yakni, ditandatangani Camat Tiga Nderket dan Kepala Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Karo. Tapi, sampai saat ini tidak ada respon dari Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan  Wakil Bupati Karo, Cory Sebayang.

Sama halnya dengan Early Warning System (EWS)untuk lahar dinging  yang dipasang dekat rumah saya, kata Ferry S,SE, sampai detik ini dinyatakan bahwa seluruh warga di Desanya tidak tahu apa manfaatnya. Padahal menurut Ferry,alat itu dipasang pasca tewasnya 2 (Dua) anak warga Desa .

“Saya tidak tambahi dan kurangi fakta-fakta yang kami alami selaku warga yang bertahan hidup dan beraktifitas di area zona merah lahar dingin sinabung, sampai saat ini kami tidak tahu apa fungsi alat istilah EWS itu dipasang dekat rumah saya seputaran saluran lahar dingin di Desa Kutambaru.

Sesuai informasi, alat tersebut ternyata tidak berfungsi aktif, karena setelah ditelusuri rekan-rekan dan abang-abangan yang berprofesi sebagai pegiat LSM, PERS dan Ormas Jokowi Presidenku (JPKP), katanya, alat itu bukan dari BNPB RI, melainkan sebagai uji coba ataupun Praktek Mahasiswa/i dari Jogyakarta, (UGM).

Padahal, ucap Ferry lagi, 2 Tahun silam, tepatnya Senin, tanggal 9 Mei 2016, sekira pukul 15.45 Wib, 2 anak anak warga bernama Atifat Farihan (Usia 6 Tahun) dan Reiska (7 Tahun),tewas mengenaskan diterjang arus lahar dingin G Sinabung yang seingat saya tanggungjawab pemerintah hanya sebatas biaya penguburan.

“Pokoknya cukup sedihlah kalau kita bahas soal kepedulian pihak terkait,” ujar Ferry Lagi.  (Eqin Singarimbun Jogja/Josi S/Puja S/Ady Putera Bengkulu/ Metodius M/Randy Sinuraya/Pur/Revan/Indah/Reni S/Gery Gt’s/Tim BM 007/Tim Sus Pusat/ Tim 2 Jari/ Tim ‘Kabinet’/Mitra Komando/Mitra Sejati Mabes Polri).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *