Dinas KLH Karo, Sapma KCBI “Bongkar Aib” Telisik Dana ‘Raib’

GAPURA DINAS KLH KARO
Gapura Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Jln Jamin Gintings Kabanjahe, Karo, Sumut. Foto | Rendy Sinuraya ST.

METROPUBLIKA-TANAH KARO |Kelompok Swadaya Masyarakat Satuan Pelajar dan Mahasiswa Lembaga Swadaya Masyarakat  Kemilau Cahaya  Bangsa  Indonesia (Sapma LSM KCBI) Kabupaten Karo, Sumut,  serta sejumlah Kontrol Sosial dari pihak Pemerhati Kebersihan dan kalangan Pers, Selasa, (18/9/2018), membongkar derita pekerja sampah guna  mengungkap dugaan ‘Dana Raib’ dampak “tilep terbaru”  realisasi anggaran TA 2017 di Dinas KLH Karo.

TUNJUKKAN
Ketua Satuan Pelajar Dan Mahasiswa LSM KCBI Kabupaten Karo, Aditya Armi Yudha Tarigan Girsang, Ketika Menunjukkan Tumpukan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Area Desa Nang Belawan Kec Simp Empat Kab Karo, Sumut. Foto | BELTASAR TARIGAN SINGA NARI.

Objek kegiatan yang dinilainya patut dicurigai di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (KLH) Kab Karo, Prov. Sumut tersebut terdeteksi di Bidang Kebersihan pada sektor pengangkutan Sampah Kota di Kabanjahe dan Berastagi  beserta area kecamatan yang ditentukan. Penelusuran berbasis gerakan sosial yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Sampah (GPS) itu berkeinginan ciptakan iklim kota asri.

Namun, sebelum para aktifis kontrol sosial itu menerapkan sumbangsih berupa solusi dalam rangka perubahan system melalui aksi-aksi sosial bermotif “Simbiosis Mutualisme”, mereka terlebih dahulu melancarkan konsep telisik anggaran yang digunakan Kepala Dinas KLH  Karo, Ir. Timotius Ginting,  melalui Kepala Bidang Kebersihan Hotman S Brahmana, sejak TA 2016.

Hal ini dijelaskan Ketua KSM Sapma LSM KCBI Kab Karo, Aditya Army Yudha Tarigan , didampingi Gerhad S Pelawi SH, selaku Manager Lingkungan Hidup LSM KCBI Kab Karo, Manager Pemberantasan Korupsi LSM KCBI Karo, Bangun Bn S Spr, Timsus KCBI Bidang  Pemberantasan Korupsi Sumut dan Aceh, Telah Purba, S. Sos, dan Pemerhati Kondisi Kota dan Kebersihan  wilayah Kabanjahe dan Berastagi, Rinaldi S Pandia, Selasa, (18/9/2018), di Kabanjahe.

Dikatakan Adit, penerapaan konsep monitoring anggaran dan solusi asri kota  tesebut merupakan bagian dari Program KSM Satuan Pelajar dan Mahasiswa LSM KCBI Kab Karo, Tahun 2018 yang dibingkai dengan tatanan 1 (Satu) Gerakan Multi Sasaran.  Menurutnya,  program  itu dilaksanakan atas  gagasan Pimpinan Pusat LSM KCBI Koordinator Wilayah Sumut Aceh, atas dorongan  surat edaran Mendagri RI, Tjahjo Kumolo.

“Menurut Korwil Sumut dan NAD LSM KCBI, Lamhot Situmorang Pande, Program Gerakan Peduli Sampah (GPS) yang dirangkai melibatkan sejumlah elemen, baik pelajar di Daerah, kalangan Pers, aktifis LSM diluar KCBI, warga di sekitar tiap-tiap TPS (Tempat Penampungan Sementara), dilandasi motivasi surat edaran Mendagri RI Nomor :  180/6867/SJ, Tentang Penegakan Hukum terhadap ASN, tertanggal 10 -09-2018.

Merujuk surat edaran pak Menteri Tjahjo Kumolo, kami sudah menindaklanjuti metode terbaru dugaan penyimpangan anggaran di dinas KLH Karo, khususnya bidang kebersihan yang disinyalir dilakoni Hotman Brahmana selaku Kabidnya, tadi, Selasa,(18/9/2018), sekira pukul 15.45 Wib. Namun, salah seorang staf Kebersihan menyatakan Kabidnya Hotman S Brahmana sedang keluar .

Tujuan kita bertemu dengan Kabid Bapak Hotman Brahmana, ingin mempertanyakan kubikasi  jumlah volume sampah yang diangkut setiap harinya terhitung sejak dirinya menyandang Kabid Kebersihan (sejak Tahun 2017), serta berapa berapa rata-rata armada yang difungsikan per harinya dan berapa biaya per kubik untuk jasa supir dan anggotanya  dan BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam 1 unit per hari,” ujar Adit diamini Tim`nya.

Lanjutnya, selain itu, Adit juga ingin mempertanyakan jumlah anggaran yang digunakan untuk perawatan seluruh Truck pengangkut sampah selama tahun 2017 dan berapa total biaya untuk BBM selama tahun 2017 yang difungsikan untuk melancarkan pengeloaan (pengangkutan) seluruh sampah. Ditambah Aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karo itu, timnya juga ingin tahu jumlah seluruh pekerja di Bidang Kebersihan beserta statusnya.

Hal ini sangat perlu kita ketahui, kata Adit, karena sepengetahuannya, para pekerja yang samapi saat ini tidak berstatus jelas, pernah melarat kelaparan karena gajinya tidak diserahkan. Dikatakan, hal itu berlangsung 2 kali berturut-turut di tahun 2018 ini. Pertama, selama 3 bulan tidak cair dan yang kedua selama 2 bulan lebih. Hal itu sangat perlu diketahui apa yang menjadi kendala utamanya.

“Sudah gaji pada saat itu tidak cair, tapi kerja diwajibkan harus tepat waktu. Mirisnya, sebagian pekerja tidak menjadi tanggungjawab Dinas KLH ketika mengalami kecelakaan di lapangan. Jadi, ada beberapa data yang kita temukan soal kejadian laka pekerja pengangkut sampah hingga meninggal dunia namun sama sekali tidak ditanggungjawapi pemkab karo, dalam hal ini Bupati Karo, Terkelin Brahmana SH.

Selain itu, kita juga menemukan data, bahwa salah seorang pekerja truk, jatuh dan cacat seumur hidup, namun sepeser pun tidak ditanggungjawapi Bupati Karo. Ketiga, sekitar 3 bulan lalu, kembali salah seorang pekerja truk, jatuh dari truk sampah di area Tigapanah, namun, pada saat itu, satu tetes betadin pun tidak ada ditanggulangi Bupati Karo. Sedihnya, korban-korban ini merupakan orang-orang perantau yang kita ketahui etnis Jawa.

Perlu saya katakan ke seluruh umat di bumi, perlakuan ini merupakan sikap terkejam di seluruh dunia, jadi dalam hal ini, Bupati Karo, sudah selayaknya dikenakan Hukum yang setimpal. Paling menyedihkan, pada saat gaji mereka tidak cair, salah seorang diantaranya, setiap pulang jam 12 malam, oknum pekerja terpaksa berhutang 1 supermi untuk dibagi dua dan 2 batang rokok dji sam su, ke salah satu warung di kabanjahe berdarah batak toba,” ujar Aditya yang juga oknum aktifis GMNI ini.

Masih kata figur Mahasiswa penyandang jurusan Tekhnik Sipil itu, sesuatu yang membuat dirinya geleng kepala, ketika dirinya mengetahui bahwa APBD Karo, TA 2017 mengalami Silva sebesar 250 Milyar. Jika dirunut dari derita lapar yang dialami para pekerja mulia itu (pekerja sampah-red), maka, Bupati Karo, sewajarnya bukan lagi “DIMAKZULKAN” dari jabatannya sebagai Bupati Karo, tapi layaknya disingkirkan dari muka bumi turang (Tanah Karo).

Sementara itu, Tim Khusus KCBI Pemberantasan Korupsi Untuk Wilayah Sumut dan Aceh, Telah Purba bre bayangna, S. Sos, didampingi Pemerhati Kebersihan Kota Kabanjahe dan Berastagi, Rinaldi S Pandia, dan Manager Pemberantasan Korupsi KCBI Kabupaten Karo, Bangun Benectus Silalahi Spr, kepada Metropublika, Selasa, (18/9/2018), mengatakan bahwa niat positif pihak jajarannya (KSM SAPMA KCBI Karo), mengungkap segala perlakuan unik KLH  bakal didukung hingga tuntas.

“Sejauh masih adik-adik kita kalangan pelajar dan mahasiswa berniat positif dalam menyikapi kondisi negeri tercinta ini yang mana situasinya khususnya di daerah kampung saya sendiri, terkhusus berkaitan nasib saudara saudari kita  para pekerja kebersihan, saya berjanji tidak akan pernah berhenti mendampinginya sebelum objek sasaran yang dirancang Sekretaris Korwil Sumut Aceh KCBI, tuntas dengan jelas dan berkualitas.

Terus terang, saya sangat tersentak dengan situasi ini. Harapan saya, terkhusus buat rekan-rekan juang  keluarga besar LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) se-Indonesia, agar mendengar kondisi pahit yang dialami para saudara-saudari kita kalangan perantau berasal dari pulau jawa yang diperlakukan para pejabat bejat di Karo lebih rendah dari kodrat hewan dalam pekerjaan yang dikelola pemerintahan.

Soal data yang dimohonkan jajaran kami, perlu saya ingatkan, jangan pernah coba-coba beralibi guna tidak memberi. itu saja, ” ujar Purba geleng kepala, diamini Rinaldi S Pandia yang diketahui sebagai wartawan Mitra Polri dan Bangun Ben Silalahi, Spr, Selasa, (18/9/2018), di Sekretariat PC LSM KCBI Karo, Jln Sudirman No. 35, depan Plaza Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Secara terpisah, Lamhot Situmorang Pande, Rabu, (19/9/2018) sekira pukul 10.30 Wib, saat ditemui di Sekretariat KSM SAPMA LSM KCBI Kab Karo, Jln Jamin Gintings Kabanjahe, sangat sangat mengamini pernyataan tegas, tranfaran dan memuat nilai-nilai sosial murni oleh jajarannya Ketua KSM SAPMA LSM KCBI Karo, bung Aditya Armi Yudha Tarigan G terutama berkaitan nasib pekerja pengangkut sampah dengan truck.

“Sebenarnya, sejak 3 bulan lalu, kondisi pengalaman pahit para saudara-saudari kita pekerja di dinas KLH khususnya di Bidang Kebersihan, sudah saya ketahui secara pasti. Karena hampir 30 persen pekerja tersebut menghubungi saya, dan sebagian besar secara diam-diam pihak keluarga masing-masing bercerita segala sesuatunya akan perlakuan-perlakuan sadis oleh pihak Bupati Karo.

Perlakuan yang membuat saya ngupir, diduga keras pihak Bupati Karo Terkelin Brahmana,  membuat surat pernyataan diatas kertas materai 6000 (enam ribu) yang harus ditandatangani setiap pengemudi yang bunyinya bermuatan  bahwa apabila terjadi kecelakaan kerja bagi tiap carnet (pekerja pengutip sampah) yang jumlahnya mayoritas 2  orang   tiap 1 unit mobil, maka, menjadi tanggungjawab supir.

Terus terang, saat itu saya menyarankan agar rekan-rekan supir truk sampah tidak bersedia menandatangani dokumen tersebut. Saya tidak akan mau mengelak dari kenyataan akan apa yang telah saya perbuat. Jika tindakan saya dianggap melanggar hukum, saya siap dituntut bahkan dihukum dengan jenis apapun yang berlaku di dunia, bukan hanya di NKRI, yang pasti, saya melakukan itu karena saya merasa tidak logika,” ujar Lamhot.

Justru itu, dalam meluruskan segala sesuatu yang masih bersifat abstrak, ucap Lams, dirinya  berharap agar Kadis KLH Karo, Ir. Timotius Ginting dan Kabid Kebersihan Hotman Brahmana, berkenan mengindahkan amanah UU No. 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah, dan Pasal 35 Ayat (1) BAB VII, PP No. 81 Tahun 2012, tentang pengelolaan sampah dan jenisnya, yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Menurut Lams, dalam aturan dan perundang-undangan diatas, pihak masyarakat juga memiliki  hak dan kewajiban soal pengelolaan sampah termasuk memberikan berupa masukan guna mewujudkan harapan warga Negara  RI.  Jadi, guna mewujudkan amanah surat edaran Mendagri RI, No 180/6867/SJ, Tertanggal 10 Sept 2018, serta pemenuhan tujuan aturan dan UU tesebut, sangat diharap keselarasan pemahaman.

Dia juga berkilah, selain terbitnya UU dan PP menyangkut regulasi pengelolaan Sampah yang turut melibat masyarakat, pihak Pemerintah juga telah membekali rakyat dengan UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP dan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999, serta Ketetapan MPR, agar turut melakukan pengawasan dalam setiap realisasi anggaran bersumber dari APBN dan APBD yang tidak lain demi mensejahterakan rakyat.

Sebelumnya, tepatnya, Selasa, (18/9/2018), sekira pukul 15. 45 Wib, Kadis KLH Ir. Timotius Ginting,  saat ditanya soal volume (kubik) sampah per harinya yang diangkut pekerja melalui Kepala Bidang Kebersihan, Hotman S Brahmana, via telepon selulernya, mengaku berada di ruang Tipikor Polres Tanah Karo.“Saya sedang berada di ruang Tipikor Polres ini, kalau mau konfirmasi, silahkan saja . (Red-01/Beltasar Tarigan Singa Nari/Rendy S/Timsus-Julman Syahril Selian).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *