Cekal Hak, Kades Kuta Kepar ‘Preteli’ DD 2M

Junasdi Perangin-angin, AMK, (Kaus Hitam Les Putih), ketika memberikan penjelasan kepada kru Metropublika, Belta Sar TariganMinggu, (9/9/2018) di Sekretariat Tim 2 Jari, Jln Jamin Gintings Komersil Kabanjahe, Karo, Sumut. Foto | MP/Friendly RBS.

METROPUBLIKA-TANAH KARO | Kepala Desa Kuta Kepar, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo Sumut, Sunita Beru Ginting, diduga keras telah ‘mempreteli’ realisasi kucuran Dana Desa (DD), Dana Bagi Hasil (DBH) beserta ADD (Alokasi Dana Desa), sebesar kurang lebih 2 Milyar selama 2 (Dua) Tahun Anggaran.

Hal ini mencuat dari sejumlah warga terutama pihak yang sama sekali tidak dapat merasakan aliran dana yang sebagian besar bersumber APBN melalui Kementerian Desa (Kemendes) RI untuk Tahun Anggaran (TA),2017 dan 2018. Terbukti salah seorang warga dari 3 KK mengaku tercatat fiktif menikmati kucuran DD 2 tahun belakangan ini.

Adalah, Junasdi Perangin-angin, (40), alias Nasdi PA,  warga  Desa Kuta Kepar, Kec Tiganderket, Kab. Karo sesuai bukti No Induk Keluarga (NIK) “E-KTP” Nomor : 12061781177 0002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1206171608080026, kepada “Tim 2 Jari” (Metropublika, PP LSM KCBI, JPKP, AMPI dan Baret Merah), Minggu, (9/9/2018), pukul 11.00 Wib di Kabanjahe, melepaskan hasrat kesalnya.

Dikatakan, berdasarkan fakta yang dialami, dirinya merasa telah disingkirkan Kepala Desanya dari warga NKRI, walau Junasdi bersama keluarga kecilnya (Istri dan anak)telah tercatat sebagai warga negara yang menurutnya permanen dan berlegalitas jelas sesuai kelengkapan administrasinya sebagaimana persyaratan utama yang diberlakukan Pemerintah RI.

“Saya mengherankan penerapan kebijakan Kepala Desa Kuta Kepar, ibu Sunita Br Ginting yang telah terindikasi sengaja menyingkirkan saya sebagai warga NKRI. Saya menyatakan ini, karena saya sama sekali tidak dapat merasakan manfaat kucuran DD dari APBN, DBH dan ADD selama 2 Tahun Anggaran,yakni TA 2017 dan TA 2018 senilai kurang lebih 2 M.

Padahal seingat saya, kami sekeluarga telah memenuhi dan menaati unsur “Kewajiban” sebagai syarat utama warga di NKRI menjadi penduduk yang SAH patuh hukum dan aturan. Salah satunya, melengkapi segala bentuk administrasi diri, meliputi E-KTP, Kartu Keluarga (KK) serta turut mendorong pembangunan melalui “Taat Bayar Pajak”.

Terbukti, selama 10 tahun belakangan ini, pemerintah dapat mengecek berkas nya, bahwa kami tepat waktu membayar segala sesuatu yang dikenakan wajib pajak. Hal itu kami lakukan, mengingat metode pembangunan NKRI sampai saat ini masih menganut “Konsep REPUBLIK”, bermakna  Dari Rakyat dan Kembali ke Rakyat.

Tapi fakta dalam 2 Tahun Anggaran ini, saya harus mengemis untuk menerima hak-hak saya, termasuk hak hak keluarga kecil saya, yang saya sadari bahwa sebagian dari keseluruhan kucuran dana tersebut (kurang lebih 2 Milyar) bersumber dari saya termasuk keluarga kecil saya.

Padahal teingat saya, pada tahun lalu, di Istana Negara, Presiden RI ke-VII, Bapak Ir. H. Joko Widodo, telah menekankan ke seluruh Kepala Desa se-Indonesia agar benar-benar merealisasikan kucuran DD dengan konsep Tepat Sasaran serta Tepat Guna.

Sementara,fakta yang saya alami dan dinamika yang saya lihat, bahwa realisasi DD 2017 terdeteksi  ‘dipreteli’ oleh para  petinggi desa melalui penerapan kebijakan-kebijakan maut, khususnya  terhadap saya. Perlakuan itu berkesan bahwa mereka sengaja menyingkirkan saya sebagai warga NKRI,” kesal Junasdi.

Tambah Junasdi, sesuatu yang menyayat hatinya, kesan penerapan konsep penyingkiran dirinya dari warga NKRI itu muncul saat dirinya mengalami problem internal keluarga, persisnya sejak February 2017 hingga Agustus 2018. Saya menilai, Kades beserta perangkatnya telah mengangkangi UUD 1945.

Sejatinya, disaat warga mengalami iklim buruk dalam tatanan keluarga, pihak pemerintahan, dalam hal ini Pemdes, dan khususnya Kades, berkenan menentukan sikap konstruktif yang berpotensi mendorong keharmonisan keluarga seluruh warga`nya dengan memberikan arahan logika. Tapi faktanya terbalik, Kades ini justru terkesan memanfaatkan kondisi saya yang krisis keharmonisan saat itu.

Anehnya, harapan itu justru muncul dari pihak lembaga swasta, yakni “TIM 2 JARI” (Lsm KCBI, Metropublika, JPKP, IPK Dan AMPI). Reaksi nyata penerapan pola-pola berbasis menyentuh perasaan  oleh Tim 2 Jari dapat memposisikan saya ke arah positif, sejuk dan membuka cakrawala fikiran agar senantiasa berpatron pada ketentuan dasar serta percaya akan kuasa tuhan pencipta.

Nah, dalam saat ini, saya sudah sadar bahwa ketentuan-ketentuan dasar sebagai warga Negara RI, khususnya sebagai warga Desa Kuta Kepar Kec Tiganderket sudah saya laksanakan. Sekarang yang saya fikirkan soal “Hak dan Kewajiban”. Kewajiban sudah saya lakukan semaksimal mungkin, tinggal menunggu Hak.

Saya sangat koneck dengan metode pencerahan dari pimpinan saya (Tim 2 Jari) abang nda Lamhot Situmorang  Pd yang menyatakan bahwa sadar atau tidak, Kades serta seluruh perangkat berkompeten di Desa Kuta Kepar, telah terdeteksi melakoni sikap yang lebih sadis dari Teroris.

Faktanya, Kades telah memutihkan hak-hak saya dengan penerapan pola- pola kebijakan maut, tanpa memikirkan sisi sisi yang berpotensi menjadi bumerang dalam system penggunaan DD yang diterapkannya. Kades sangat sepele bagi warganya yang sedang terganggu secara mental dan fikiran. Saya ingatkan, hati-hati lah,” ujar Junasdi.

Oknum yang mengaku telah lepas dari cengkraman hidup maut melalui doktrin positif  “Tim 2 Jari” tesebut menyatakan bahwa segala keluhan beserta item-item indikasi penyimpangan Kepala Desa Kuta Kepar Sunati Ginting,  soal realisasi DD telah disampaikan kepada Pimpinannya (Pimpinan Tim 2 Jari-Red) Lamhot Situmorang Pande.

“Segala bentuk dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa selama 2 (dua)Tahun Anggaran belakangan ini telah saya sampaikan secara tertulis dan terpertanggungjawabkan kepada Pimpinan Tim guna keperluan tindaklanjut investigasi sebagai bahan persiapan ke ranah hukum. Kita akan bersikap tegas meluruskan sikap yang lebih kejam dari teroris ini.

Jadi,  tadi malam (Sabtu, 8/9/2018), sekira pukul 21.25 Wib, saya sudah menghubungi ibu Kades unita Ginting guna niat memperjelas hak saya yang tersinyalir dikebiri. Namun, proses komunikasi pia seluler yang saya sangat harapkan dapat kepastian dari Kades itu justru dikendalikan oleh oknum mengaku suami Kades,” tutup Nasdi.

Sementara, Kepala Desa Kuta Kepar, Sunita Ginting, ketika dikonfirmasi kru Metropublika, Minggu, (9/9/2018), tidak berhasil walau metode pesan singkat (SMS-Red) bermuatan pertanyaan sebagai konteks  “Balance Publikasi” di media sudah menunjukkan kalimat “Terkirim” di HP yang digunakan wartawan, namun, tidak menuai balasan. (Red-01 LSP/Belta Sar Tarigan/Rendy Sinuraya /Tia Chare Nina/Tim Sus).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *