Bupati Diharap Indahkan Surat Mendagri Soal Korupsi

Lamhot Situmorang Pande, Kordintor Wilayah Sumut Aceh LSM KCBI. Foto | Friendly SP.

METROPUBLIKA-SUMUT ACEH | Seluruh Bupati dan Walikota se-Sumutera Utara-Aceh diharapkan agar komitmen mengindahkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, Nomor : 180/6867/SJ, Tanggal 10 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah ditelisik, surat edaran tersebut bertujuan guna mewujudkan kepastian hukum serta realisasi tertib administrasi yang real dalam upaya mendorong percepatan implementasi reformasi birokrasi bersifat  “PRO RAKYAT” untuk 514 di wilayah Kabupaten dan Kota, terdiri dari 415 wilayah Kabupaten,  dan 93 wilayah Kota.

Selanjutnya,1 wilayah Kabupaten Administrasi dan 5 wilayah Kota Administrasi berada di 34 Provinsi seluruh penujuru Nusantara. Dalam konsep surat, Mendagri RI Tjahjo Kumolo menegaskan 3 (Tiga) poin bermuatan penjelasan dan wajib dilakukan seluruh Bupati dan Walikota. Tiga poin penegasan Mendagri RI meliputi ;

(1). Bahwa Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa), dengan demikian “KORUPSI” merupakan kejahatan yang mana pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa berikut sanksi yang tegas bagi seluruh pihak yang melakukan, khusunya Aparatur Sipil Negara, guna efek jera.

(2). Memberhentikan dengan cara tidak hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) serta berkekuatan hukum tetap (Incracht)  sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

(3). Dengan terbitnya surat edaran tersebut, maka, surat edaran yang sebelumnya, bernomor : 800/ 4329/SJ, tertanggal 29 Oktober 2012, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Kordinator Wilayah Sumut Aceh PP LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, (Korwil Sumut Aceh LSM KCBI), Lamhot Situmorang Pd, kepada sejumlah Wartawan, Jumat, (14/9/18) di Sekretariat Korwil LSM KCBI Sumut Aceh, Jln Jamin Gintings, Gg Sawah No. 11, Lantai III,  Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dikatakan, ketegesan Presiden ke-VII Ir.H.Joko Widodo melalui surat edaran Mendagri RI Tjahjo K tersebut merupakan suatu solusi yang tepat menyikapi situasi terkini ditengah – tengah masyarakat khususnya para petani beserta orangtua siswa siswi pelajar yang secara nyata mengalami dampak penghianatan rakyat di daerah.

“Jadi, kalau penerapan konsep ini dilakukan secara efesien, nah inilah salah satu metode istilah bekal 1 peluru Musnah Musuh Seribu.  Jika hal ini tidak diindahkan, maka yakinlah istilah PUTAR BALIK FAKTA Bukan lagi hanya sebatas gentayangan di media sosial saja, tapi hal ini bakal  memuluskan DOKTRIN KELIRU di dunia nyata.

Jika KKN, Pungli termasuk Interpensi merajalela dilancarkan system, maka belenggu derita ditengah rakyat tidak akan pernah kiamat. Justru itu, sangat diharapkan Bupati dan Walikota di seluruh NKRI ini benar-benar bersikap Pro Rakyat, terutama di wilayah tugas kontrol sosial kami Sumut dan Aceh.

Sebagai alasan kami agar wilayah Sumut dan Aceh lebih diprioritaskan dalam pelaksanaannya, karena  wilayah tersebut merupakan sasaran empuk praktek-praktek KKN Pungli dan Interpensi serta penerapan metode putar balik fakta yang selama ini terdeteksi sangat mulus. Dalam konteks ini, kami tidak teory belaka, tapi lengkap denga fakta,” tukas Lamhot.

Terlepas dari  indikasi kekhilapan Gubernur Aceh, salah satu data otentik yang kita temui di Aceh baru-baru ini, ujar Lams lagi, masih ditemukannya ada pihak ASN yang benar-benar tega menekan keluarga korban laka meninggal dunia dengan meminta uang sebesar 7 (Tujuh) juta rupiah saat pencairan santunan.

Tambahnya lagi, selain itu, bahwa salah satu kantor Imigrasi di Aceh terpantau berulang-ulang menekan biaya  (pelicin) pengurusan administrasi 10 kali lipat dari ketentuan berlaku. Dikatakan, lebih gila lagi, penerapan system pendidikan di Aceh persis kondisi Tanah Karo, Sumut yang tidak bosan-bosannya mencicipi darah dan keringat rakyat.

“Dalam kesempatan ini, kami seluruh Tim, sangat mengharapkan keturutsertaan seluruh elemen masyarakat guna suksesnya konsep yang diterapkan Mendagri RI Bapak Tjahjo Kumolo demi keselamatan warga di wilayah Aceh dan Sumut dan Sumut ini.  Terkhusus buat Bupati Karo, kalau boleh jangan lagi ber`ackting loyo, udah bosan rakyat melarat.

Masyarakat sangat tahu apa yang anda fikirkan dan sangat faham soal aturan dan perundang-undangan, terutama di sektor pendidikan dan pertanian termasuk penanganan bencana, semua bohong belaka. Rakyatmu tersiksa, tapi anda tetap tetap terpantau Macam Betul Aja (MBA), ” tutup Lamhot bernada kecewa.  (Friendly Situmorang Pande/Randy S/ Bel Tarigan Singa Nari).

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *